A.W.A.K.E ( THE MOVIE )

Nama Movie : AWAKE

Directer : Joby Harold

Pemain : Jessica Alba, Hayden Christensen, Terrence Howard

” Mal Praktek “

mungkin kita sudah tidak asing dengan, istilah mal praktek. kejadian mal praktek, merupakan kejadian yang lima tahun silam, sangat popular, sehingga membawa dampak, yang menampar dunia kesehatan. Itulah yang terjadi, pada film ” AWAKE “. film yang akan diramalkan meraih piala oscar itu, ternyata memberikan nuansa baru. Dalam film tersebut, diceritakan, bagaimana seorang anak tunggal, yang sangat kaya raya, berjuang untuk survive dari maut, akibat rivalnya dalam dunia bisnis. Tokoh utama diperankan oleh Hayden Christensen. Memang pada mulanya, dia mengalami penyakit gagal jantung, yang mana diharuskan mencangkok jantung. Dalam film itu, ditunjukan bagaimana seorang dokter yang ternyata, memiliki niat jahat, ketika ingin membedah dada Hayden, yang seharusnya pembiusan dilakukan dengan total, akan tetapi, pasien yang ingin dibedah, dapat merasakan bagaimana dia dibedah, kalo melihat itu, rasanya ngilu dan nyeri setengah gila..

jantung yang akan didonor, disengaja disuntikan cairan yang pada kenyataannya dapat menggangu kerja jantung, awalnya penonton, tidak menyangka bahwa itu adalah jebakan dari seorang wanita yang dekat dengan Hayden, tokoh itu diperankan oleh Jessica Alba, Tidak disangka, ternyata Jessica Alba adalah otak dari kejahatan tersebut, dia bermuka dua, di depan Hayden, Hayden mengetahui itu, ketika dia mengalami koma,  sang Ibu nya Hayden, memiliki insting yang kuat dengan keadaan yang mengancam anaknya, yang membuat haru, ialah ketika Hayden, sudah dinyatakan meninggal, kemudian sang Ibu meminum obat yang dapat menhentikan peredaran darah. Demi membantu sang anak agar dapat hidup kembali. Ternyata cara itu, berhasil membantu sang anak, kejahatan pun terbongkar, Hayden pun hidup kembali..

ada pelajaran yang dapat gw tangkep :

1. Harta bisa membuat semua menjadi gila.

2. ternyata omongan nyokap tuh selalu benar..

3. Terjadinya Mal Prakter di indikasikan berasal dari motiv kejahatan..

4. ” Don’t Judge People From Its Cover “

Seminggu mengenal Parlementer..

wah senengnya, bisa ikut pelatihan parlementer muda di Lembang.

awalnya sih, emang gag nyangka bisa kepilih jadi peserta pelatihan tersebut, soalnya pesryaratan untuk mengikuti pelatihan ini, harus membuat essay seputar Reformasi parlementer gitu, nah loh!!, jelas donk, anak komunikasi disuruh bikin essay seputar parlementer apa jadinya coba???, well, alhamdulilah berkat semangat kedua teman gue yang lumayan tidak waras, yang bernama aisha saidra ( Chagi ), dan nafielah mahmudah ( Fae ), gue bisa menyelesaikan essay yang sudah membuat otak ini bekerja lumayan keras.

LANJUT..

Setelah mengetahui, gue diterima, kemudian pergilah ke suatu tempat yang bernama villa Gardenia, di Lembang,,ada cerita seru, ketika setibanya di sana, ternyata baru kali ini, satpam suatu tempat tidak hafal jalan serta alamat tiap-tiap rumah di sana…hasilnya apa?!, ya benar sekali, gue nyasar aja donk..,bukannya sampai di TKP, tapi malah di suatu tempat yang tertutup..untungnya nih gue gag masuk ke sana, kalo enggak, mungkin udah diusir dari situ, kemudian, gag lama ada panitia yang telepon, yasuwlah kita dijemput, dan akhirnya sampai juga di TKP ( Tempat Kejadian Pelatihan )

SAMPAI DI SANA…

semua orang sudah sampai di sana, lagi pada makan gitu deh mereka, kemudian, selesey makan, kita mulai yang namanya pelatihan, pertamanya sih masih perkenalan, ternyata anak UNPAD ada sepuluh loh, ( dari Hukum : Kang Aji, Jaya, Akmal ), ( anak fisip : Teh rara, kang Arief, teh nita, Daniel ), ( Sastra : Chagi, Sofi ), ( dan anak fikom : Fae, n Ofcourse me ), jadi totally dari unpad ada 10 orang. selain unpad juga ada peserta lain dari berbagai macam universitas di Indonesia.

pertamanya, kita diajak untuk berargumen seputar parpol dan parlemen. jawabannya beragam. ada yang bilang : busuk, pembohong, tukang tidur, licik, oportunis, pragmatis, korupsi, kolusi, nepotisme, Egois, curang, dan masing bnayak lagi kata-kata negatif buat parpol dan parlemen.

di pelatihan ini, kita belajar bagaimana cara membuat partai politik, bagaimana berkamapanye, bagaimana canvassing, dan yang lebih ialah bagaiamana kita bisa survive ketika sudah ada di parlemen,

ketika itu, yang mendapat kursi banyak ialah, partai Bulan Purnama ( partainya chagi dan partainya akmal ), dan Partai Kenikmatan Rakyat ( partainya gw, kahai ( anak Hukum UGM ), Daniel, dan arief ). selebihnya harus berkoalisi dengan partai-partai yang kalah. dalam fenomena koalisi ketika itu, kita melakukan lobbying, segala cara kita jalankan, demi mendapatkan kursi, partai yang berbeda platform, dengan secara terpaksa, berkoalisi. bayangkan, platform berbasis islam, harus bergabung dengan partai beridiologi sekulerisme. HOW COME!!

semua dilakukan dengan Lobbying..

liat donk, mereka berusaha me-lobby ketika ingin mendapatkan kursi

dalam sidang parupurna kemaren, banyak sekali fenomen, ada yang merasa bosan dengan rapat yang jalannya enggak substansi, rapat kok malah melamun..

ada yang nagntuk,,ada juga yang tidur…

ada yang serius banget gitu..

dan Ada yang…Affear…

Wah..pokoknya, selama sidang paripurna, semua terjadi di sini..

yang seru lagi ketika, kita harus melakukan canvassing ( survey ke lapangan ), untuk mengetahui, ” apa sih yang diperlukan oleh konsituen kita ( parpol ), ada yang ke dapil pasar, ada yang ke rumah penduduk, dan ada yang ke terminal.

dari canvassing tersebut, banyak cerita yang mengiris hati euy.

akmal said : ” sumpah, gw tadi hampir mau nangis, pas penduduknya cerita tentang kehidupan yang serba sulit “

wuah..dari pelatihan ini, saya dan kawan-kawan mendapatkan ilmu yang luar biasa.

1. pertama, tanpa kita sadari, kami yang mengikuti parlementer muda, ternyata kami sama saja dengan apa yang dilakukan oleh petinggi, pemikiran, jika parpol itu busuk, pragmatis, kolusi, dan bla..bla..bla..itu ada di kami saat kami melakukan simulasi pembuatan partai.., dan kemudian ketika sidang paripurna, malah banyak yang tidur, ada yang affear, gag heran lah jika wakil rakyat di parlemen, banyak yang tukang tidur, banyak affear, ya..karena pembahasannya tidak substansi.., hal yang kecil dibuat besar..( apa karena ada kepentingan ya??!! )

2. dari acara tersebut, kami bisa tahu, bagaimana cara membuat undang-undang, dan kebijakan negara

3. selain itu, kami juga bisa tahu, ternyata enggak semua parpol yang mengetahui kebutuhan konsituennya, mereka asik dengan janji yang katanya, membela konsituennya..tapi..yang ada sebenarnya mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan konsituen..dan mungkin enggak semua yang benar-benar mewakili suara rakyat, maka tidak heran jika mereka mati-matian membawa isu yang dibutuhkan kosituennya, akan tetapi timbul pertanyaan, ” Apakah itu yang dibutuhkan Indonesia ketika mereka sudah di Gedung Dewan???,,jawabannya Tidak!!. sebab siapa pun mereka yang menang, bukan lah orang pilihan konsituen, namun, kepentingan bangsa ini, semua golongan, nyatanya di Indonesia belum menjurus ke arah sana. ( namanya kepentingan kali ya?!!! )

4. dari pelatihan itu, ternyata kita juga harus tau, gaji wakil rakyat itu kecil loh..dengan segala tanggung jawab yang luar biasa besarnya, jadi mengapa banyak yang mau jadi anggota dewan??,, mungkin apa karena mereka butuh link untuk mengembangkan usaha mereka ( seperti mr.J… ), Hmm…aneh ya??!!,,negara kok dijadiin tender pribadi!!

5. dan yang paling penting ialah, jadi anggota dewan harus punya skill dalam merumuskan undang-undang ( walopun gag harus lulusan hukum ) minimal ngerti tentang hukum, ngerti pemerintahan ( walopun gag harus lulusan Ilmu Politik atau pemerintahan ), ngerti komunikasi ( walopun gag harus lulusan ilmu komunikasi ), ngerti ekonomi ( walopun bukan lulusan ekonomi ), dan lain..lain..yang penting, harus punya sikap low profile, n legowo untuk nerima segala keminiman kapasitas ilmu, karena ketika mereka memiliki sikap seperti itu, mereka pasti bisa bekerjasama satu sama lain, sehingga benar-benar sinergis..

6. wah, yang kami dapat, ialah pemikiran, ” APAKAH CALEG 2009 SUDAH PAHAM AKAN PERAN MEREKA NANTI??? “

itulah yang membuat kami merasa, understimate dengan CALEG-CALEG sekarang, sekali lagi, tidak hanya memerlukan tampang, materi, tetapi diperlukan tanggung jawabnya sebagai wakil kami ( rakyat Indonesia ), jadi enggak heran jika pemilu 2009 nanti banyak yang GOLPUT…jangan salahkan bunda mengandung!!…

REFORMASI PARLEMENTER ( “ Bentuk Konkrit Substansi Parlementer “)

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Artinya, jika dapat disimpulkan, bahwa Parlemen ialah, badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih serta bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian perdagangan-perdagangan, pengendalian anggaran keuangan Negara. Dalam hal ini, semua orang yang ada di dalam structural parlemen, ialah orang-orang yang menjalankan kegiatan untuk mengkritisi orang-orang yang bicara, orang-orang yang berkuasa, dan me-evaluasi orang yang dipilih sebagai pemimpin.
Pada saat ini, Indonesia masih dalam tahap yang sangat awal dari suatu proses demokrasi. Ini kalau kita menggunakan kategori yang biasa kita gunakan. Menurut saya, rejim sekarang adalah rejim non-demokratik yang telah berjalan lama. Yaitu rejim otoritarian yang telah kehilangan figur sentralnya di awal liberalisasi. Tetapi liberalisasi bukan berarti demokratisasi.
Demokratisasi berarti negara yang terbuka untuk sebuah persaingan antar kekuatan publik dan yang memiliki pemilu yang bebas. Yang sangat penting adalah setelah pemilu. Ketika itu rakyat memerintah negara dengan institusi paralel yang baru, yang mempertahankan kekuasaan independen dari para wakil rakyat yang terpilih. Itu adalah jalan yang panjang. Jadi inilah awal dari proses demokratisasi yang mungkin terjadi.
Indonesia memiliki beberapa track yang benar dalam hal adanya perasaan umum dari penduduk bahwa mereka ingin menciptakan demokrasi. Selain itu saya juga tidak setuju dengan skeptisisme orang Barat tentang demokrasi di masyarakat Islam. Orang Barat harus datang ke sini dan memahami bahwa dasar dari gerakan Islam adalah sesuai dengan demokrasi. Jadi mereka harus melihat itu. Ini sangat penting. Jadi itulah yang menjadi kekuatan utama dari masyarakat untuk menuju demokrasi. Meski Indonesia memiliki sedikit problem yang unik. Itu harus diselesaikan.
Saya membaca UUD 1945 dengan serius bersama teman saya. UUD 1945 bukan konstitusi yang demokratis, dalam arti demokrasi yang biasa digunakan. Badan legislatif (DPR) yang membuat UU, seharusnya seratus persen dipilih langsung rakyat. Sementara anggota MPR sebagian besar diangkat. UUD itu memang sangat sulit diubah selama ini. Tetapi harus diubah.
yang terpenting yang harus diubah adalah adanya pasal untuk mengadakan perubahan. Pertama, Anda harus memiliki DPR yang anggotanya dipilih langsung dengan tanggung jawab untuk mengubah UUD dan membuat UU yang sangat mendasar. Dan banyak problem yang bisa dilakukan dengan UU pemerintahan yang normal. Dengan anggota yang dipilih langsung dan dengan tanggung jawab tersebut akan sangat mudah bagi mereka untuk menghasilkan UU yang misalnya untuk mengurus masalah gubernur. Mungkin gubernur bisa dipilih oleh DPRD. Dan DPRD bisa dipilih lewat pemilihan.
Parlemen harus bisa memutuskan untuk memilih profesionalisme militer dalam politik atau tetap mempertahankan dwifungsi ABRI. Menurut saya, untuk demokratisasi, lebih baik memilih militer yang benar-benar profesional dan tidak terlibat dalam tanggung jawab politik secara langsung. Dan militer harus berhenti dari jabatan politiknya.
Sayangnya, kita melihat bahwa proses demokratisasi tidak berhasil. Kita tidak boleh mengasumsikan bahwa proses ini akan berjalan baik. Jadi kita harus melihat upaya oleh semua partisipan rakyat dalam negara dan oposisi untuk bekerja keras demi demokrasi. Banyak proses transisi yang tidak berjalan baik. Jadi pertanyaannya bukan berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi apakah proses itu akan berhasil atau tidak.
Dan kemudian, mungkin lebih baik kalau proses itu berjalan dengan cepat. Dan akan sangat hebat kalau kekuasaan terbesar diserahkan dari MPR ke DPR. Jadi DPR punya hak untuk memformulasikan pembuatan konstitusi. Jadi sebenarnya yang ada di Indonesia bukan negara demokrasi karena kekuasaan terbesar ada di MPR. Sementara anggota MPR tidak dipilih secara langsung, tetapi diangkat, yang penuh dengan orang-orang yang tidak jelas.
Dalam negara demokrasi, semua orang berpikir kalau dia memiliki kekuasaan, dia akan memanfaatkan kekuasaan tersebut. Jadi ketika suatu sistem hancur, mereka harus segera membentuk sistem baru. Demokratis tidak boleh takut dengan kekuasaan. Kalau sebuah lembaga hancur, harus dibentuk lembaga baru yang memiliki legitimasi.
Ada beberapa hal yang unik dalam parlemen di Indoensia. Bukan dari segi structural maupun birokrasinya, melainkan bagaimana cara mereka mentransfer ide serta pemikiran yang ada di benak tiap anggota, ketika dalam suatu siding besar. Contohnya, dalam mengambil keputusan, membuat undang-undang kepemiluan. Seharusnya, DPR dalam hal ini, sebagai legislative, menjalankan kegiatan-kegiatan me-legislatifkan apa-apa yang dibutuhkan Negara ini. Seperti, membuat undang-undang. Namun, dalam kenyataannya, DPR sering tidak merespon, sehingga bagian yang sehrusnya mengadili suatu kebijakan, tetapi yang ada, mereka membuat undang-undang.
Transparansi-kah mereka?
Jika kita berbicara tentang, transparansi, tentu kita akan mengarah ke masalah Korupsi Kolusi dan Nepotisme ( KKN ). Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, “ apakah masyarakat Indonsesia sudah mengetahui apa yang terjadi parlemen negaranya? “. Itulah yang seharusnya dipikirkan. Dalam ilmu komunikasi, suatu pesan, harus disampaikan melalui sebuah media. Walaupun, sebenarnya penyampaian dapat dilakukan secara langsung kepada komunikan ( baca : masyarakat ).
Konteks yang terjadi saat ini ialah, komunikan bersifat jamak, yang tentu komunikator ( baca : pemerintah ) tidak mungkin menyampaikan satu persatu rakyatnya. Untuk itu penyampaian pesan diperlukan secara menyeluruh, dengan waktu yang bersamaan.
Berkaca pada Amerika
Menurut buku, Media Massa dan Masyarakat L Modern, William. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, masyarakat sangat apresiasi dengan media. Sehingga peran media sangat berpengaruh. Dalam buku tersebut juga, dikatakan bahwa Komisi Kebebasan Pers menyatakan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers. Namun syarat-syarat yang diajukan oleh komisi bukan hasil pemikiran komisi, melainkan diajukan oleh para tokoh media massa sendiri.
yang pertama adalah media harus menyajikan “pemberitaan yang benar, komprehensif Syarat dan cerdas.” Media dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni sebagai pendapat
Namun, di sini komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat, masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Dalam masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan media dengan informasi dari sumber-sumber lain.
Sementara dalam masyarakat modern, isi media merupakan sumber informasi dominan, sehingga media lebih dituntut untuk menyajikan berita yang benar. Sebagai contoh disebutkan bahwa media harus bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.
Syarat kedua yang diajukan oleh komisi adalah media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. Syarat yang ketiga adalah media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat. Media harus memahami kondisi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial. Dan media mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka mereka. syarat ini tidak akan ditemukan dalam teori libertarian.
Syarat keempat adalah media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Ini tidak berarti media harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat dalam hal-hal yang harus diraih. Hal ini karena media merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga media harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya ke tujuan dasar masyarakat.”
Sedangkan syarat terakhir yang diajukan oleh komisi kebenaran pers adalah media “harus membuka akses ke berbagai sumber informasi.” Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasinya sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
Bagaimana dengan di Indonesia?
Fungsional pers di Indonesia, sangat kuat. Hal ini terbukti, kedudukan pers sudah menjadi the big four, setelah Eksekutif, Legilslatif, dan Yudikatif. Kemudian, timbul pertanyaan, “ apakah media ( baca: pers ) sudah memberikan pencerdasan, serta control social yang baik bagi masyarakat? “.
Sayangnya, di Media hanya menanpilkan sesuatu yang hanya dapat dilihat dengan panca indera, artinya media hanya ingin mendapatkan news value kepentingan masing-masing, bukan kepentingan masyarakat. Tentu, persainga industri-lah menjadi latar belakang, mengapa dapat membuat seperti itu. Dan pemerintah sendiri tidak dapat mengatur lebih jauh hal itu.
Akan tetapi, pemerintah juga dapat membuat suatu pers internal, yang dapat me-publish apa yang terjadi dengan parlemen, dengan benar-benar valid. Dan kevalid-an berita dapat di dibandingkan dengan media lain.
Sebenarnya yang harus diingat adalah, parlemen tidak hanya untuk masayaraktnya, namun masyarakat luar. Dan seharusnya pemerintah jangan menganggap sepele dengan hal media. Sehingga dapat sinergis dengan elemen-elemen parlemen lainnya.