Tanda Tanya Besar Quick Count

index

 

Sudah selang dua hari, perhitungan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia berjalan dengan sebuah tanda tanya besar. Bukan pada hal prosesnya, melainkan pada hasil perhitungan sementara. Perhitungan suara (Quick Count) yang dilakukan sejumlah lembaga opini publik swasta di tanah air, mencoba mengambil posisi sebagai kelompok penekan pada proses demokrasi ini.

Pada dasarnya, Quick Count (QC) merupakan produk demokrasi yang bernama Public Opinion Pooling. Secara etimologi, polling menurut kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai penyelidikan pendapat umum, pengumutan suara, jumlah suara. Sehingga, Public Opinion Pooling (POP)/pengumpulan opini publik merupakan pengumpulan pendapat dari publik.

Asal muasal POP ini berasal dari demokratis tulen, Negara Amerika Serikat. Dimana Amerika Serikat menilai bahwa POP merupakan bagian dari industry yang tidak dapat dipisahkan. Alasannya, upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas dalam hal pembentukan opini saja, tetapi juga penelitian opini publik. Mula digunakan konsep POP ini diperuntukan media peluncuran produk baru yang berupa barang atau jasa didasarkan pada opini publik. Namun, perkembangan kebutuhan yang ada POP ini digunakan juga untuk meramalkan sesuatu hal yang akan datang, contohnya hasil pemilihan umum Legisltaif dan Presiden.

Sebelum kita berbicara tentang keberkaitannya POP dengan fenomena pemilu di Indonesia, perlu kita ketahui bahwa kondisi POP di Amerika sangat komersial. Maka tidak heran, jika POP dikategorikan sebagai usaha komersial oleh beberapa pihak swasta. Di Amerika Serikat, POP sendiri dibutuhkan oleh pihak lembaga pemerintahan dan lembaga persurat-kabaran berlangganan menjalankan konsep ini.
Kemudian muncul pertanyaan, jika POP ini merupakan konsep teori, maka bagaimanakah metodenya?!.

Lagi-lagi kita harus melihat secara komprehensif. POP merupakan konsep teori yang menggunakan metode The Gallup Poll yang ditemukan oleh George Gallup. George Gallup merupakan pemimpin The American Institute of Public Opinion Polling. Sehingga, dinilai memiliki manfaat yang baik, maka tidak hanya Amerika Serikat yang menjalankan konsep ini, beberapa negara lain juga menjalankan POP, seperti Swedia, Australia, dan Perancis.

Gambaran POP di Indonesia

Dulu, Indonesia memiliki lembaga semacam The British Institute of Public Opinion Polling atau The Canadian Institute of Public Opinion Polling. Namanya, Lembaga Pers dan Pendapat Umum yang langsung dibawah kewenangan Departemen Penerangan, yang kemudian departemen itu dibubarkan pada tahun 2000. Ada juga Badan Sensus Penduduk, yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pusat Statistik Nasional yang mana fungsinya menjalankan sensus penduduk Indonesia. Mungkin masih kita ingat, ada juga Badan Sensus Ekonomi, atau Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerapan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan National Democratic Institute (NDI) yang ketika tahun 2003-2004 cukup menonjol perannya.

POP Indonesia digunakan untuk banyak hal. Misalnya, pada penelitian bagaimana suatu minimarket bisa survive, maka diperlukan pra-riset mengenai perimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah pasar tradisional di suatu daerah, atau ketika misalnya ingin mengetahui bagaimana menghadapi komptetitor dari produk lain, sehingga diperlukan sebuah pra-riset opini posisi produk di pasaran oleh publik. Proses penelitian tersebut bertujuan untuk mencari fakta/informasi/bukti yang akan digunakan untuk menindak lanjuti sikap strategis orgnisasi.

Tidak hanya pada lembaga korporasi, POP juga digunakan oleh Lembaga Pemerintahan baik Eksekutif dan Legislatif, sebagai contoh, ketika Pemerintah Indonesia menyepakati sebuah keputusan luar negeri, APEC misalnya pemerintah ingin mentahui bagaimana pendapat publik baik publik segmentasi pers maupun publik umum, seperti akademisi. Dengan penelitian mengenai kecenderungan opini publik mengenai Isu APEC 2013 oleh Pemerintah Indonesia. Dari sana, pemerintah dapat memasukan indikator isu yang disepakati pada pertemuan APEC 2013. Hasilnya, nanti akan diperlukan sebagai strategi sosialisasi lanjutan untuk membumikan APEC pada stakeholder terkait secara menyeluruh.

POP dan Demokrasi
POP dan Demokrasi bagai amplop dan perangko yang sukar dipisahkan. Menurut pendapat para ahli, bahwa Opini Publik merupakan sejumlah persepsi yang diekspresikan sejumlah orang mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Jika merujuk pada pendapat bapak demokrasi Plato dan Aristoteles, pemerintahan satu orang atau beberapa orang kurang menghormati opini public dibandingkan pemerintahan orang banyak. Sehingga, opini public lahir untuk menjaga kekuasaan politik. Simpulannya, pemerintahan yang demokrasi akan lebih cenderung berpihak terhadap opini public dari pada pemerintahan non-demokratis.

POP dan Pemilu di Indonesia

Proses dalam pemilu akan melalui tahapan yang sangat panjang. Bagi mereka aktor politik, akan bersiap-siap membuat strategis kemenangan. Mulai pada perencanaan struktur, perencanaan visi misi, tujuan, dan indikator hasil kemenangan. Perencanaan itu semua akan dijadikan kemasan yang apik dan menarik yang biasa kita sebut kampanye. Bahkan sebelum sebuah partai berdiri, aktor politik akan sibuk menerjunkan kader-kader mereka untuk melakukan canvassing untuk melihat aspirasi publik yang mereka sasarkan. Aspirasi publik juga dapat diindikasikan sebagai opini publik. Namun ada juga yang menyebutkan sebagai pesan politik. Misalnya, bagaimana pendapat kondisi pelayanan pasar tradisional. Sehingga nanti akan ditemukan kesimpulan bahwa adanya ketidak puasan publik dari perspektif pedagang terhadap retribusi pasar. Atau hal lain juga dapat didapatkan adanya kesenjangan geografi pasar tradisional dan modern sehingga menimbulkan disparitas ekonomi. Tentu aktor politik yang baik akan menjadikan indikator tujuan pencapaian kemenangan.

Tidak hanya pada konsep perencanaan, proses pelaksanaan, hingga evaluasi pun dijadikan tahapan yang tidak terlepas akomodasi opini publik. Bagaimana aktor politik tersebut menggunakan simbol-simbol, bahasa, warna, pada atribut jelas merupakan citra hasil akomodasi publik yang sudah mereka simpulkan.

Sekarang, tahap itu semua sudah berlalu. Proses pemilihan sudah berlalu, bukan berarti akan statis. Demokrasi mengajarkan penganutnya untuk benar-benar berdiri atas dasar Vox Populi, Vox Dei atau The Voice of the People is the Voice of God, Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Maka atas dasar komersialisasi juga, sipil membuat pemantaun hasil pemilu dengan dibuat pemungutan suara secara cepat (Quick Count).

CQ jelas memiliki hubungan erat dengan pemungutan suara. CQ atau perhitungan cepat didefiniskan sebagai proses pencatatan hasil tabulasi perolehan suara pemilu di Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Dengan demikian, CQ dapat berperan sebagai peramal karena akan memprediksi siapa pemenang pemilu dalam hitungan jam. Dengan kata lain, masyarakat sipil melalui lembaga yang komersial memberikan informasi alternatif kepada public tentang perhitungan tabulasi suara.

Prose CQ sendiri adalah pengambilan sampel secara acak dari TPS di Indonesia yang harus objektif. Jika hasilnya akan berbeda maka jangan heran, sebab tujuan dari CQ sendiri adalah untuk meminimalisasi kecurangan pada perhitungan nyata/real count. Artinya, jika ada beberapa kecurangan tidaklah berpengaruh pada penambahan atau pengurangan suara secara signifikan. Catatannya, apabila proses pengambilan sampel adalah benar-benar objektif.

Ada yang menarik dari fenomen CQ ini, lembaga opini publik atau survey akan berduyun-duyun menyatakan sebagai lembaga survey yang kredibel dalam menjalankan faedah objektivitas perhitungan suara, namun atas dasar bahwa dalam sejarahnya kegiatan opini publik juga bersifat komersial maka hal ini ditakutkan cenderung tidak objektif. Sehingga ditakutkan kecurangan demi kecurangan adalah indikasi adanya konspirasi, mengingat media massa merupakan alat publisitas lembaga tersebut dan media massa juga merupakan komunikator politik yang memiliki kepentingan yang beriringan dengan peran pers yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akan tetapi, jika memang telah terjadi konspirasi tentu harus dibuktikan, sehingga demokrasi ini benar-benar berjalan manusiawi.
Menurut Helena Olii Tanggapan CQ tidak konspirasi, sebab:
1. CQ dilakukan dengan metode sampling statistic yang benar. Ia secara ketat menerapkan metode sampling tersebut.
2. CQ LP3ES-NDI misalnya, memiliki catatan tentang perolehan suara di sejumlah TPS terpilih.
3. Hasil CQ tersebut sejalan dengan prediksi hasil polling pra-pemilu yang dilakukan secara nasional oleh beberapa lembaga yang berbeda, seperti IFES, LSI, ELDEKA, dan LP3ES.
4. CQ yang baik harus dilengkapi dengan metode pemantauan pemilu. Tanpa pemantauan terhadap kualitas pemilu di TPS terpilih, CQ justru melegitimasi kecurangan, hal itu dikarenakan kegiatan ini melulu hanya melaporkan data tabulasi perolehan suara TPS tertentu.

Kegiatan pemantauan sangat diperlukan, mulai pada saat sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Dan CQ akan tidak berani mempublikasikan angka kecurangan apabila sebelum pencoblosan, sebab CQ akan dipublikasi apabila telah yakin bahwa angka kecurangan rendah.

Indonesia cukup lama mengadopsi CQ dalam setiap pemilihan umum. Terhitung pada tahun 2004 dimana pasangan SBY-Kalla dinyatakan unggul dari pasangan Mega-Hasyim, dan KPU pun menunjukkan angka kemenangan SBY-Kalla dengan perbedaan sekitasr 0,3%. Jika Lembaga survey menyatakan SBY-Kalla unggul dari mega-Hasyim dengan perolehan 62%-38% sedangkan hasil akhir KPU menyatakan SBY-Kalla unggul dari Mega-Hasyim dengan angka 59%-41%.

Pada pemilu kali ini tentu semua ingin menang, itu wajar. Namun sangat disayangkan, bahwa kemenangan bukan pada hasil akhir perhitungan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan pada hasil CQ yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survey. Keberadaan lembaga survey bukan lah sebagai acuan satu-satunya, melainkan acuan informasi alternatif apabila memang selisih suara antara CQ dengan RC terlampau jauh.

Saat ini masing-masing kubu me-klaim diri mereka adalah menang. Namun, teramat menyedihkan jika lembaga survey sudah meintervensi keputusan lembaga yang sudah dibiayai oleh uang rakyat (red-APBN) di saat lembaga yang berwenang belum menyatakan sikapnya. Jelas, ini membuktikan bahwa CQ hanya itikad untuk menggiring opini publik untuk ke suatu arah yang diinginkan. Jika sudah demikian, mungkin bisa saja akan timbul reaksi keras akibat penggiringan opini tersebut. Belum lagi, sudah ada pernyataan sikap haru dari salah satu calon karena telah percaya diri telah menang di mata publik. Bayangkan, jika hasilnya adalah jauh dari apa yang kita lihat saat ini. Tentu akan ada ketidakpercayaan, mosi tidak percaya dengan pemerintah.

Sosok aktor politik yang baik adalah menjaga stabilitas nasional yang bijak. Bukan menunjukkan seperti provokator yang haus kekuasaan.
Lalu bagaimana masyarakat seharusnya menanggapi fenomena ini?
Masyarakat harus bekerja sama baik pendukung kubu A atau kubu B untuk menuju Indonesia satu, bahwa kesatuan dan persatuan adalah cita-cita luhur negara ini merdeka. Perbedaan CQ adalah hal yang harus disikapi secara dewasa, karena fungsi CQ adalah untuk informasi alternatif bukan penentu kemenangan. Tidak usah tersulut oleh ulang pihak-pihak yang tidak menginginkan negara ini maju dengan segala perbedaan, tetapi tetaplah bersikap arif.

Kemenangan baik nantinya kubu A atau Kubu B akan ditentukan tanggal 22 Juli 2014. Bagaimana pun harus diingat, sudah berapa besar anggaran negara yang diambil dari pajak kita sebagai rakyat untuk penyelenggaraan pemilu, jika kita sendiri saja sudah tidak percaya terhadap lembaga yang memiliki itikad baik. Maka dengan demikian, alangkah baiknya masyarakat harus tetap mengawasi jalannya proses perhitungan di pemilu, bukannya mempermasalahkan lembaga survey ini salah atau benar. Toh mereka hanya mengambil posisi pada demokrasi ini. Biarkanlah selagi itu memiliki tujuannya baik untuk meminimalisasi kecurangan.

Selamat mengawasi proses rekapitulasi suara oleh KPU, dan siapa pun pemimpin Indonesia nanti, kita harus berharap bahwa kemenangan adalah kemenangan rakyat dan mebawa kebaikan untuk semua kalangan, baik yang memilih ataupun tidak memilih.

Adioss..

Iklan

Cermin Demokrasi Di Negeri Ku

 

Malam itu, malam akhir dari rangkaian ‘adu mulut’ selama sebulan. Kira-kira ada 4 kali pertemuan mereka beradu, dengan berbagai atribut dan isi kepala yang kadang membuat kejutan di tiap malamnya. Perlu kita apresiasi dari makna kemutlakan di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Sebab, pabila tidak ada, mungkin kita akan tabu untuk menyibak tabir-tabir penuh misteri. Mulai dari kepercayaan, gosip intelejen, hingga masalah kostum baju. Ah, memang menarik tahun ini.

Jauh-jauh hari, sebelum pengumuman pemilu, masih ingat di kepala tentang diskusi saya dengan seorang sahabat mengenai calon pemimpin rakyat yang akan bertarung. Kami mulai berperan bak seorang peramal yang kira-kira membuat daftar nama pelaku politik yang akan mencalonkan atau dicalonkan. Kemudian, kami juga meramalkan kira-kira apa yang terjadi jika si anu dengan si ini bertemu, atau ramalan selanjutnya adalah, bagaimana si anu dan si ini bergabung membentuk formasi menyatukan kekuatan untuk melawan saingan. Dan, alamak..! ternyata benar dugaan kami. Dua orang itu, si anu dan si ini benar-benar tanding dalam panggung demokrasi mengatas namakan dari rakyat dan untuk rakyat.

Politik itu, gampang-gampang susah untuk ditelisik atau diprediksi. Namun, majunya teknologi nyaris menjadi alat bantu semacam sinyal yang tiba-tiba muncul tanpa harus dicari. Maka tidak heran jika tidak hanya saya dan sahabat yang tiba-tiba menjadi peramal. Melainkan kamu, ya.. kamu, juga menjadi peramal bukan?!.

Semua orang bebas berucap, bebas mencari, bebas memberi pendapat, dan satu lagi bebas mencaci maki. Nah, ini yang lagi-lagi menarik di tahun ini. Masalahnya, jika ‘kebebasan’ menghasilkan sebuah dinamika cerdas dan menambah wawasan tentang makna politik mungkin akan sah-sah saja. Tapi bayangkan, jika berimbas pada perpecahan dan kebencian ini yang menjadi pekerjaan rumah EnDoNeSah. Bukan menjadi PR Indonesia saat ini, tetapi PR untuk masa depan.

Tidak ada hitam atau putih dalam politik. Tetapi yang ada, hanya abu-abu. Kondisi akan berubah 180 derajat. Contoh, jika dahulu si anu pernah berkompromi dengan si ini pada pemilihan lalu, tiba-tiba sekarang saling serang, saling tikam, saling sikut, dan lain sebagainya. Logis sih memang, toh mereka mungkin sudah tau ‘dalem-dalem’ nya kayak gimana jadi mudah saja untuk nyebar suluh semacam isu-isu yang entah mengapa akhirnya menjadikan semua orang hanya menjadi penonton dan bertepuk tangan.

Oh sayang sekali, ternyata banyak juga dari mereka yang antusias membela hingga rela mati demi si ini. Atau, banyak juga yang rela membela dengan lantang dan kompak, padahal dulu mereka berteriak anti sekuler yang ada pada tubuh si anu. Tapi tenang, walaupun fenomena kini kebelah dua macem pinang dibelah dua, saya tetap bangga menjadi pihak yang rela menerima kenyataan bahwa mereka adalah manusia yang tidak sempurna. Punya kekurangan dan kelebihan, punya kebaikan dan keburukan. Mau dibilang, saya oportunis kek, enggak menjadi masalah.

Alasan saya mudah saja, karena dalam menang dan kalah itu hal biasa, tetapi dalam hal menerima kemenangan dan kekalahan itu, yang tidak biasa. Artinya, apakah kita siap menerima kenyataan bahwa nantinya orang yang kita pilih berkhianat dan berbohong kepada kita atas janji-janji manis, yang biasa disebut pencitraan itu?. Duh, kebayang dong jika rasanya dibohongin tuh rasanya gimana, sakitnya tuh di sini nih…!! *sambil nunjuk ke dada sebelah kiri*

Maka, jangan heran jika saya akan terlihat abu-abu di beberapa tulisan dalam beropini. Malam tadi (5/7) ketika ‘adu mulut’ itu terjadi saya mencoba beropini tentang isi dari adu mulut itu. Isu pangan, energi dan lingkungan cukup seksi untuk disimak. Untunglah, saya memiliki Ayah yang paham dengan pertanian dan pangan. Jadi, cukup membuka wawasan untuk memilih secara landasan keilmuan. Sekali lagi, karena abu-abu, saya mengomentari kedua kubu kok. Imbang. Baik itu opini baik atau pun buruk. Dan benar saja, beberapa teman di jejaring sosial, akan me-retweet jika pilihan mereka dinilai positif, yang negatifnya boro-boro di retweet. 😀

Tapi tak apalah. Namanya juga kalau sudah cinte, mah susah dipisahin. Saya maklum itu. Mereka yang sudah menunjukkan dukungan untuk salah satu calon, itu akan susah diajak berkompromi. Super duper yakin deh. Seakan yang dipilih adalah malaikat, sehingga sulit diajak berpikir dengan kerangka pemikiran yang objektif.

Semula saya berpikir, bahwa acara adu mulut itu tidak efektif bagi timses (tim sukses) dan timre (tim hore). Ibarat kata nih, mau dijejelin catatan dosa/kebaikan dari malaikat Raqib dan Atid sekalipun, tidak akan merubah pikiran untuk memilih sang calon pemimpin. Waduh bahaya ini !!. Tapi sekali lagi, tidak apa-apa. Namanya juga dari rakyat dan untuk rakyat, jadi siap bela siap juga untuk nerima konsekuensinya.

Terus pertanyaanya, bagaimana dengan mereka yang abu-abu ini. Hm..macem si yang nulis ini?!.

Si abu-abu akan tetap memilih kok, pilihnya hanya satu calon pemimpin kok, enggak dua duanya di coblos. Nanti tidak sah, perkara!.

Hanya saja, si abu-abu ini akan siap mendukung dan mekritik apabila pilihannya ternyata jauh dari ekspektasi keinginan si pemilih. Sah-sah saja bukan?!.Toh jika negara ini maju,  bukan saya saja yang senang. Kamu juga akan senang. Begitu juga apabila, pilihan mu menang dan ternyata menjadikan negara ini makmur adil dan sentosa, saya mah ikut bangga dan bahagia. Sebaliknya, jika gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak hanya saya yang sakit, kamu juga sakit. Impas toh !!.

Tanggal 9 sebentar lagi, dan cihuy akhirnya pemilihan ini akan berakhir juga. Ingin cepat-cepat menyongsong Indonesia lebih baik. Siapa pun presidennya, Indonesia harus berjalan mandiri, dan kemandirian itu ada di tangan kita rakyat yang dipimpin. Ayo, lapangkah dada, bidik tujuan akhir hidup agar lebih bermakna. Toh nantinya juga akan dipertanggung jawabkan masing-masing di hadapan Tuhan Allah SWT. Selamat hari tenang kampanye..!!

Satu Jari, Dua Jari sama saja tetap jari-jari juga !!.:D

Adioss.

 

 

By alwayskantry009 Posted in Politics

Debat Capres-Cawapres 2014 : “Adu Wacana Saja”

 

“Hari ini aku mau pulang cepat. Soalnya malam ini ada debat capres di SCTV”, Ujar salah satu teman kantor ku yang sepertinya sangat antusias dengan acara debat capres yang diselenggarakan ‘independen’ oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mendengar ucapan teman ku itu, aku langsung melirik kalender pengingat yang sudah ku tulis dari jauh hari. Ah, benar saja. Ternyata aku sudah menandakan ‘debat capres’ yang wajib ku tonton. Namun sayang sekali hari itu, aku tidak bisa pulang cepat. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan (red-lembur). Lagipula, ku kira sepertinya jalan Semanggi masih begitu padat oleh mereka yang antusias nonton debat secara langsung di Balai Sarbini, Semanggi Jakarta Selatan. Akhirnya, ku paksakan nonton di kantor di sela-sela kerja lembur ku.

Sebelum debat itu dimulai, aku sudah mengawang dengan intepretasi lebih terhadap kedua calon. Ya, kedua calon. Bukan tendesi kepada satu calon saja. Karena bagi ku, memutuskan untuk memilih di antara dua calon itu saat ini, masih sangat dini. Terlalu dini, untuk menilai capres mana yang terbaik dan pantas dipilih. Euforia pemberitaan kedua calon yang bagi ku sangat tidak berimbang dan obyektif di beberapa media, baik media massa dan media internet nyaris membuat kepala ku pusing, panas dalam, dan membuat mental ku di bawah rata-rata. Sudah barang pasti, kesemua media itu pun ku singkirkan dari referensi memilih.

Tapi tidak untuk debat yang satu ini. Rasanya dirasa perlu ku fokuskan untuk menyimak visi misi, program, dan bagaimana para capres-cawapres membawakan pesan itu dalam sebuah kemasan komunikasi politik. Hipotesis ku menyebutkan bahwa untuk capres cawapres nomor satu, akan begitu sangat apik dalam menyampaikan gagasan, semua kalimat akan terstruktur rapih, serta memberikan aura kewibawaan. Kemudian, hipotesis selanjutnya ialah, untuk calon nomor urut dua. Pasangan itu akan terlihat santai, ceplas ceplos, dan sangat lugas menyampaikan gagasan. Kedua hipotesis itu sungguh mengesankan keunikan dari kedua calon. Terlebih dalam debat tersebut, isu yang digagas adalah “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan Kepastian Hukum”.  Rasa-rasanya ingin sekali sekali menyimak debat itu.

Menit Pertama

Tidak lama tontonan debat itu pun disambut dengan ramai. Terlihat banyak orang yang memadati Balai Sarbini, dan satu lagi yang tidak ketinggalan adalah euforia masyarakat media sosial. Twitter ku sudah mulai penuh dengan berbagai komentar hipotesis atau semacam dukungan kepada salah satu calon. Itu baru dunia media sosial, bahkan media sosial yang sifatnya lebih pribadi, seperti BBM, Whatsapp dan line, topik debat capres-cawapres pun kian heboh. Bagai dua jungkit bertali satu, mata dan tangan kian bekerja sama metransformasikan pikiran. Luar biasa.

Di menit pertama, aku melihat sesuatu yang menarik. Pertama, mata ku tiba-tiba seakan ditarik oleh pemandangan “unik” dari salah satu pasangan capres. Capres nomor urut dua saat itu, memakai jas hitam sangat rapih, begitu juga dengan cawpresnya. Hal ini meruntuhkan sedikit hipotesis ku. Padahal biasanya, beberapa kali kesempatan sosok nomor urut 2 ini terkenal dengan kostum kotak-kotak dan lebih terkesan santai. Aku juga masih ingat, bagaiman nomor urut 2 terlihat tidak serasi dalam hal kostum pakaian. Capres menggunakan kemeja kotak-kotak sedang cawapres menggunakan kemeja putih. Dua hal yang kontras berbeda. Tapi malam itu begitu kompak. Dengan rambut klimis belah pinggir, capres cawapres terlihat parlente. Wajah kaku terlihat pada sang capres. Bahkan ada yang membuat mendecak kagum, “Ada strategi di menit pertama”. Sebuah kertas putih terlihat menonjol di salah satu sisi tepi jas hitam sang capres nomor urut 2. Bagiku itu strategi. Entahlah apakah itu strategi atau tidak menurut tim suksesnya. Namun, jika diperhatikan ternyata, respon masyarakat luar biasa menyoroti hal itu. Itu terlihat pada diskusi forum Whatsapp dan twitter. Ada yang menertawai, ada juga yang hanya menuai tanda tanya besar. Yang pasti, fenomena itu berhasil membuat persepsi di menit pertama, sebagai daya tarik penonton.

Debat pun dimulai, aku melihat capres cawapres nomor urut 1 yang seperti biasa tampil rapih. Kemeja panjang berwarna putih beserta peci hitam dan gambar garuda merah di dada sebelah kanan, seolah menunjukkan citra kebangsaan Indonesia. Tetapi sebentar, ketika menjelaskan visi misi sesuai tema, capres nomor urut satu ternyata tidak kalah kaku dengan penampilan nomor urut dua. Gaya bahasa serta intonasi tidak luwes. Sehingga, inti pesan yang disampaikan sulit dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Mudahnya, gaya penyampaian bukan ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat. Banyak istilah melangit seperti, diskriminatif, konstelasi, parameter, eksistensi, dan beberapa istilah langitan. Mungkin bagi kalangan masyarakat lain, bisa menelaah maksud pesan. Sedangkan beberapa yang lain tidak.

Kemudian untuk capres nomor dua, tidak hanya gaya tubuh yang kaku, penyampaian pesan pun senada demikian. Intonasi yang melambat, terkesan mengeja, dan tidak menguasai materi visi dan misi. Walaupun banyak yang mengatakan, ada peningkatan dari capres nomor dua dalam hal berpidato di depan publik. Tetapi mungkin bagi mereka yang pertama kali melihatnya, tentu akan menilai hal yang sama dengan ku.

Lain halnya dengan para capres dari kedua kandidiat, justru kesan berbeda ditimbulkan oleh kandidat cawapres. Baik nomor urut satu dan dua. Masing-masing memiliki gaya penyampaian pesan yang lebih nyaman didengar karena intonasi yang baik, lebih mudah dimengerti, dan lebih santai.

Sesi Tanya Jawab

Moderator, yang kali ini diperankan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada, dengan kakunya mengajukan beberapa pertanyaan yang susai tema. Ia juga mengatakan bahwa semua pertanyaan adalah berasal dari masyarakat, dalam hal ini berasal dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang dihimpun oleh KPU. Skema sesi tanya itu berjalan dengan satu arah. Artinya, moderator bertanya, dan kandidat menjawab.

Capres cawapres nomor dua, mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan. Kebetulan, pertanyaan tersebut adalah, “Bagaimana menurut bapak, mewujudkan kabinet pemerintahan yang bersih dari korupsi?”. 

Kali ini capres nomor dua menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahkan bersifat teknis. Ada hal yang menarik, menurut mereka dalam kabinet nanti bukan merupakan kesepakatan politik dari partai koalisi. “Yang mendukung kami, baik itu dari partai koalisi ataupun independen, adalah sukarela”. Ujar Yusuf Kalla. Sedangkan dalam penguatan, kadidat ini mendukung sepenuhnya pada sistem penegakkan hukum dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Pertanyaan yang sama juga ditujukan untuk kandidat nomor urut pertama. Capres mengatakan bahwa, korupsi terjadi ditubuh pemerintahan itu dikarenakan kurangnya pendapatan yang mereka dapatkan. Sehingga acap kali mengambil dari anggaran program pemerintah. “Untuk itu, perlu adanya peningkatan dalam hal kesejahteraan SDM sehingga mereka tidak lagi korupsi”, Ujar Prabowo.

Di sesi selanjutnya, pertanyaan mengenai “Bagaimana menjaga kebhineka tunggal ika di negara Indonesia?”. Capres nomor urut satu menjawab, bahwa kebhineka tunggal ika itu adalah mutlak bagi Indonesia. Bahkan itu semua adalah kekayaan Indonesia. “Harus ada pendidikan yang menanamkan bagaimana kebhineka tunggal ika-an itu untuk masyarakat”. Kata Prabowo. Hatta Rajasa, pun menambahkan disisa akhir waktu, “Hidup berbeda adalah bagaimana menjalankan pola hormat menghormati. Semua orang berhak menjalankan peribadatan. Yang mayoritas menjaga minoritas, dan minoritas menghormati mayoritas”.

Harus ku akui jempol dengan perkataan Hatta Rajasa. Bagi ku bhineka tunggal ika bukan mencampur adukkan perbedaan, namun pemaknaan saling menghormati.

Pada kesempatan pertanyaan ini, aku mulai mengernyitkan dahi ketika mencerna makna yang diampaikan dari capres-cawapres nomor urut dua. Capres menjawab pertanyaan, dengan memaparkan sebuah kinerja. Kinerja sebagai kepala daerah, Gubernur Jakarta. “Waktu kami mengangkat lurah susan, itu sudah menunjukkan bahwa kebhineka tunggal ika-an. Walaupun pada saat itu ditentang oleh masyarakat di sana yang berbeda keyakinan. Karena jika SDM nya unggul mengapa tidak”. Seolah tidak sepakat dengan capres-nya, sang cawapres mengatakan hal dengan makna yang berbeda. “Saya sudah banyak menyelesaikan kasus poso, dan daerah konflik. Bagi saya, kebhineka tunggalk ikaan itu adalah keyakinan. Sehingga, diatasi dengan sebuah keyakinan pula”.

Intepretasiku terhadap pernyataan calon nomor dua adalah ketidak sesuaian atas prinsip yang dimiliki. Prinsip capres berbeda dengan wakilnya. Karena, yang satu lebih menunjukkan legitimasi sistem, sedangkan wakilnya, menyatakan sebuah keyakinan. Ini semacam ada dua matahari dalam satu dunia, yang satu terbit dari barat dan yang satu lagi terbit dari timur.

Sesi Debat

Dari sekian rangakian pertanyaan dan jawabannya yang terlontar, aku lebih senang mengamati sesi debat masing-masing calon. Pertanyaan sesiitif pun berkembang menjadi sebuah opini publik atas rumor yang beredar luas mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa capres nomor urut satu.

Capres itu pun menjawab, “Bahwa kejadian kerusuhan semasa tragedi 98 merupakan kejadian yang mencekam. Stabilitas keamanan negara sedang diujung tanduk. Sudah sepatutnya bagi aparat keamanan harus megamankan negara dari orang-orang yang mau membuta rusuh Indonesia”.

Sedangkan, pertanyaan kedua dilontarkan kembali dari cawapres nomor urut dua, “Jadi, menurut bapak, tindakan itu benar atau tidak, menculik para aktivis dan sebagainya?’.

Setelah mendengar tambahan pertanyaan tersebut, capres nomor satu tersulut emosi. “Saya tahu, maksud pak jusuf kalla ini. Maksud bapak, apakah tindaka saya benar atau tidak kan?”. Seluruh penonton balai sarbini pun bertepuk tangan dan beberapa decakan nyinyir terdengar sayuh dari televisi.

“Bagi saya ketika itu adalah, bagaimana mengamankan negara dari orang-orang yang mau membuat kerusuhan dan membuat onar. Jadi kalau mau bertanya apakah saya sudah benar atau tidak menjalankan tindakan, atau bagus atau tidak terhadap tindakan saya, maka tanyakan saja pada atasan saya. Karena saya hanya staf. Dan mengikuti arahan atasan saya”. Tambah Prabowo dengan semangat.

Lagi-lagi penonton pun dibuat bertepuk tangan. Tidak hanya Balai Sarbini, bahkan penonton yang menyaksikan di rumah ikut mengomentari melalui jejaring sosial. Ini menarik. Mengapa, pada saat itu, Prabowo masih di bawah tanggung jawab dari Wiranto. Dan Wiranto, kini merupakan tim sukses dari capres-cawapres nomor urut dua.

Kemudian, pada pertanyaan selanjutnya, giliran kandidat nomor urut satu, bertanya kepada Jokowi, terkait bagaimana memprioritaskan negara-negara yang mau mengajukan perluasan administrasi, baik itu perbaikan infrastruktur suatu wilayah?.

Capres nomor urut dua menjawab, “Perlu ada analsis mendalam, bagaimana pemerintah pusat membantu pemekaran daerah. Kita lihat bagaiamana proyeksi ke depannya terhadap daerah tersebut, jika memang menguntungkan, maka kita bantu. Tapi ingat, bukan keuntungan birokrat, tetapi kepentingan masyarakat. Jika memang bantuan itu bisa memberika dampak untuk masyarakat dan warga, maka pemerintah pusat sudah pasti membantu”

Aku setuju dengan analisis Capres nomor dua. Ada pesan yang ku tancapkan dalam benak, bahwa tidak ada keuntungan politis, tetapi keuntungan bagi masyarakat. Pertanyaan ini, sengaja dilontarkan oleh capres nomor satu, bisa jadi ingin mengorek janji capres nomor dua tentang pemberitaan dan janjinya kepada masyarakat Jakarta, jika dirinya menjadi presiden, maka pembangunan di Jakarta, khususnya MRT bisa dibantu melalui pemerintah pusat.

Tetapi bagi ku, janji capres nomor dua ini, ruang lingkupnya tidak masuk akal. Karena, infrastruktur memang tujuan konektivitas yang ingin nasional capai. Tetapi katgeori seperti apa dan bagaimana itu tidak dijelaskan. Hanya menelisik bagaimana APBN menunjang Jakarta. Ini bisa saja, menjadikan pembangunan diskriminatif, artinya hanya pembangunan terpusat seperti ibu kota, tetapi pembangunan pemerataan tidak terukur.

Keseluruhan rangakain debat itu, ku kira hanyalah debat wacana yang sifatnya tidak terukur. Hanya kualitatif. Ataukah, debat hanya diperuntukan untuk perang gagasan kualitatif. Ku kira, sepertinya keduanya bisa dipadukan. Pemilu sudah kita alami. Artinya, sudah banyak cerita klasik yang selalu kita dapatkan di tengah masa jalannya pemerintahan. Ucapan hanya janji, dan memang ketika berkampanye, hanya janji manis yang menjadi kenangan. Namun pada kenyataannya, hanya manipulasi.

Bukan ingin menunjukkan ironisme terhadap pemilu kali ini. Sekali lagi tidak. Aku masih optimis dengan harapan untuk Indonesia lebih baik. Siapa pun presidennya, pemerintahan ini harus tetap berjalan, bukan?!.

Akan tetapi, sungguh disayangkan acara debat yang berjalan tiga jam itu, hanya wacana sindirian, analogi mikro, dan janji manis. Padahal masyarakat ini membutuhkan bagaimana calon benar-benar mengetahui ‘medan perang’, siapa musuh, siapa kawan. Tidak hanya berhenti di sana, tetapi ada analisis bagaimana peran masyarakat seharusnya, capaian keberhasilan, indikator kegagalan paling fatal menurut para kandidat.

Acara Debat Paling Buruk Dalam Sejarah Pilpres

Pasca acara debat, selain opini terkait gagasan kandidat baik yang pro dan kontra, ternyata ada sekalimat ketidak puasan terkait fungsi moderator. Pertama, moderator dinilai tidak netral. Karena, mengingat salah satu calon presiden merupakan alumni UGM, dan pernah di beberapa pemberitaan, bahwa UGM mendukung capres nomor urut dua.

Tapi bagi ku, siapa pun dan apa pun label instansi pendidikan tidak menjadi masalah, akan tetapi dalam hal ini fungsi ketika sudah menjalankan forum (red-moderator) sudah seharusnya membuat debat kian substansi. Padahal teramat disayangkan moderator yang sudah menguasai isu seperti korupsi dan begitu paham dengan masalah hukum, ternyata tidak merangsang dialektika menjadi berarti.

Aku tidak habis pikir, mengapa KPU membuat bentuk debat seperti ini tanpa ada pihak yang berusaha membuat penilaian terukur. Jika boleh mengingat pada proses pemilihan umum dua periode sebelumnya, debat capres-cawapres jauh lebih berbobot. Semua program dan gagasan kandidat bisa diajukan lebih substansal dan terukur. Sebut saja, seperti Ichsanudin Noorsy yang berperan sebagai panelis ketika itu. Ia berusaha bertanya atas segala permasalahan, yang tidak hanya visiner tetapi juga ia mengajak penonton untuk ikut melihat flash back (kilas balik) track record dalam masalah mikro dan makro. Bagi ku, ini cukup membantu untuk menilai secara obyektif, minimal bisa membuka celah pemikiran untuk menentukan pilihan.

Tidak seperti debat kali ini, pengajuan pertanyaan dari kedua kandidiat pun hanya bersifat sentilan sentilun yang sifatnya normatif dan tidak bisa berkembang. Tentu, setiap calon akan mengajukan pertanyaan yang dapat menjatuhkan lawannya. Karena faktor keterbatasan waktu, maka dicarilah yang sifatnya praduga yang berkembang di masyarakat.

Jadi, apakah sistem debat harus dipertahankan demikian?. Jawabannya, mungkin hanya diri kita yang tahu. Jika kita merasa masih belum bisa menentukan siapa yang harus dipilih, maka acara debat itu, hanya selebrasi demokrasi yang memakan anggaran pemerintah saja. Tetapi jika sudah yakin dalam menentukan pilihan, nanti dulu. Karena masih dini untuk menentukan siapa yang layak harus dipilih. Masih ada tiga tema debat yang akan dilaksanakan.

Saran

Aku yang masih belum puas dengan kognisi yang ku terima pasca debat, masih ber-angan, alangkah baiknya jika ada penyelenggaraan kupas lebih detail terkait visi, misi, program dengan para ahli dan akademisi. Dan itu khusus setiap kandidat. Kemudian puncaknya adalah sesi debat yang bisa dikemas seperti konsep debat kemarin (9/6). Artinya, dalam debat adalah merangsang afeksi penonton untuk memilih, mengapa?. Karena dengan berdebat, seluruh bangsa Indonesia bisa melihat tentang gaya kepemimpinan dari kandidiat, mana yang otoriter, mana yang demokrasi, atau bahkan mana yang tidak konsisten.

Lagi-lagi harus ku ucap, ayo tetap semangat dan optimis dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Walaupun jengah atau bahkan sakit hati, tetapi logika harus tetap meradar. Selalu ku tanamkan prinsip,

Jika Tuhan memberika manusia kesempatan hidup, itu dengan tujuan memberikan kesempatan agar manusia mencari sebuah kebenaran untuk dijalani. Itu sama halnya dengan KPU memberikan masa kampanye capres-cawapres kepada masyarakat, itu dengan tujuan memberikan kesempatan agar masyarakat mencari sebuah kebenaran untuk dipilih.

Adios..

 

 

Pemilu 2014 : Anis Matta Terus Diserang Isu Poligami

Akhir-akhir ini saya mencoba menelisik beberapa ‘kehebohan’ terjadi di beberapa media online. Maklumlah, karena keterbatasan saya melihat tayangan televisi, maka media online baik itu sosial media, atau elektronik online seperti website dan blog saya cermati dengan singkat. Hal ini juga yang akhirnya saya sadari bahwa bisa jadi ada sesuatu yang menarik untuk dibandingkan dengan kondisi calon pemilih yang sulit memiliki waktu untuk menonton televisi baik karena faktor geografis atau finansial.

Hingga pada sebuah akun twitter anonim yang tidak sengaja saya baca, salah satu kicauannya adalah “Jangan pilih partai poligami”. Atau ada juga yang menulis beberapa artikel seperti Kompasiana atau seperti artikel ramalan seperti Tribunnews. Kesemua bentuk propaganda itu memiliki pesan yang sama, yakni menyudutkan sebuah partai peserta pemilu 2014.

Ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disimbolkan sebagai partai dakwah ini merupakan hasil perubahan dari Partai Keadilan (PK) pasca reformasi tercetuskan. Semangat PK merupakan semangat reformasi yang ketika itu digemborkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Berbekal juga dari aktivis masjid yang berdikari pada kampus-kampus di Indonesia, PKS menggunakan cara pengkaderan dengan menyebutkan branding mereka sebagai Jamaah Tarbiyah. Kegiatan yang mengedepankan pembentukan karakter secara personal yang islami itu PKS akhirnya berhasil menunjukkan sebagai partai yang memiliki kaderisasi yang baik dibanding sistem kaderisasi partai politik lainnya.

Citra yang ditunjukkan jelas, merupakan partai yang melandaskan nilai-nilai ke-Islaman. Baik dalam hal berpakaian, cara tingkah laku, kebiasaan sehari-hari, dan sejumlah pemikiran yang cukup visioner. Konsep yang apik itulah, yang membuat PKS kian eksis hingga pemilu terakhir lima tahun lalu.

Secara katgeorisasi landasan kepartaian yang merunut pada falsafah ke-Islaman, PKS memiliki lawan yang serupa seperti PKB, PPP, dan beberapa partai lainnya. Tapi sekali lagi, PKS kembali menunjukkan eksistensinya dengan tetap berada di posisi teratas terhadap partai-partai islam lainnya. Kondisi kemenangan atas lawan sejawatnya itu, lantas belum menunjukkan keberhasilannya dalam menaklukkan Indonesia. Artinya, PKS masih belum mampu menandingi partai-partai politik yang lebih mengangkat pluralisme nasionalis pada dua pemilu terakhir.

Walau demikian, jika dilihat konsep kaderisasi yang sangat baik diterapkan oleh PKS, tentu ini tidak membuat aman bagi parpol lainnya. Terlebih gambaran itu, bisa menjadi ancaman yang berbahaya.

Bukan politik namanya, jika tidak bermain perang citra. Sama dengan parpol lainnya, PKS pun kena mendapat pemberitaan-pemberitaan yang unik. Baik dalam hal masalah pidana hingga kepada permasalahan privat/personal. Dalam kasus pidana, kita masih ingat dengan dugaan suap daging sapi import oleh Luthfi Hassan Ishak (LHI). Atau masalah pemberitaan beberapa petinggi PKS yang terkenal dengan gaya hidup mewah. Terakhir, menyerang dengan polemik poligami.

Kali ini, PKS harus bersyukur dengan adanya kader-kader serta simpatisan yang luar biasa membela melalui argumen-argumen baik melalui media sosial online ataukah secara mulut ke mulut. Seolah baik isu apa pun yang menerjang parpol ini, sama sekali tidak mempengaruhi loyalitas para kader dan simpatisan. Jelas ini sangat menakukutkan bagi semua lawan politik PKS.

Berbicara pemilu 2014, kali ini PKS masih dijuluki sebagai partai yang senang berpoligami. Terlebih Anis Matta, yang juga sebagai Presiden PKS telah mengakui bahwa dirinya memiliki isteri lebih dari satu. Namun, memang hanya isu itu yang terlalu sering menerpa media sosial. Kehidupan sang Presiden yang mewah juga sering dibicarakan oleh kebayakan pihak. Jika dapat kita runut satu persatu isu utama adalah isu hidup bermewah-mewahan. Karena, publik pun akan berpikir bahwa, indikator yang masih sangat logis seseorang boleh berpoligami adalah dilihat dari kemampuan secara finansial.

Secara pertimbangan politiknya, PKS telah menelan konsekuensi secara struktural dan kultural. Indonesia sendiri adalah negara berpenduduk Islam yang masih belum bisa menerima fenomena sunnah Rasulullah yang satu itu. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi PKS. Karena perjuangannya tidak lagi pada panggung wacana politik. Melainkan bagaimana politik dalam berdakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Analisis PR Strategi Kemenangan

Kali ini harus diakui strategi yang dilakukan Anis Matta cukup berbeda dengan cara penyikapan isu oleh partai-partai lainnya . Karena, dalam pengamatan, konsep yang dilakukan terlihat berbeda dan tidak menunjukkan personalitas seorang Anis Matta. Melainkan kesatuan seluruh partai. PKS menganggap bahwa isu yang dibawa adalah isu personalitas. Sehingga dengan sangat polos PKS lebih menunjukkan bagiamana kinerja partai itu selama menjabat di pemerintahan dan legislatif.

Isu korupsi memang sudah tidak menjadi bom martir yang bisa menghancurkan PKS. Karena, jika harus dibandingkan dengan partai-partai besar lainnya, PKS jauh lebih rendah prestasinya dalam melakukan korupsi. PKS lebih mengedepankan bagimana keseriusan PKS dalam menjaga kepercayaan para simpatisan yang jumlahnya dapat memenuhi Gelora Bung Karno.

sumber: politik.news.viva.co.id

sumber: politik.news.viva.co.id

images

sumber: news.detik.com

Seolah menerjang setiap rintangan, Anis Matta menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjaga kepercayaan seluruh rakyat yang memilih PKS sebagai partai pilihan pada Pemilu. Namun, ini akan menjadi tantangan setelahnya. Karena, isu poligami akan terus bergulir sampai kepada titik pencarian Presiden RI. Belum terlihat jelas bagaimana seorang Anis Matta dapat menyikapi opini dengan cara yang elegan.

Jika harus dibenturkan ketidakharusannya berdebat masalah personal yang dibenturkan dengan masalah norma agama, tentu dalam politik ini tidak berlaku. Justru, bukankah PKS telah memilih politik sebagai strategi dakwahnya. Maka sudah seharusnya menyiapkan pertahanan dari polemik politik yang akan datang dari segala penjuru.

Sekarang, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia dapat melihat setiap karakteristik dari partai politik yang ada. Karena, setiap isu yang kita dapat belum tentu menjadi isu yang sesungguhnya kita perlukan. Tetapi media, media kian menarik untuk dipertimbangkan.

Selamat menimbangkan..

Adioss..

 

Pemilu 2014 : Penyikapan Terhadap Kepemimpinan Jokowi

Joko Widodo, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ternyata, lebih memilih menjajaki peruntungan menjadi Presiden RI periode 2014-2019. Sikapnya ini, bertolak belakang dengan janji yang pernah ia sampaikan ketika dilantik, bahwa Ia akan sepenuh hati membenahi Jakarta hingga TUNTAS. Mungkin tidak hanya warga Jakarta yang menyaksikan pernyataan itu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui janji suci sang pemimpin rocker pada Pemilukada 2014 DKI Jakarta.

Setelah pengumuman pengajuan Jokowi sebagai calon Presiden RI oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan timbul beberapa opini beredar baik positif atau bahkan negatif. Selain itu, seolah sudah percaya diri akan memenangi pada pemilu nanti, entah mengapa kondisi ekonomi tiba-tiba mencuat, kemudian gerakan saporadis di dunia maya, twitter menggema luas. Sungguh ini di luar dugaan.

Pertanyaan besar adalah, apakah sosok Jokowi adalah sosok perubahan untuk negara ini?, pun jika bukan sosok yang diharapkan mengapa masih ada mereka yang mencibir ketus?.

Untuk memulai merunut menjawab pertanyaan dasar itu semua, harus kita sadari bahwa politik adalah rekayasa. Rekayasa untuk menang, itulah singkatnya. Siapa pun sah-sah saja berpolitik. Hanya bagi mereka yang mau kekuasaan lah, maka mereka berpolitik. Politik juga mencerminkan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang. Sejarah membuat kita sadar bagaimana memilah mana pemimpin yang sesuai dengan hasanah budaya, ataukah justru menjadi racun hingga anak cucu.

Ada beberapa jenis kepemimpinan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa pemimpin dunia. Namun, tulisan ini tidak akan membahas secara rinci bagaimana jenis-jenis kepemimpinan itu. Jauh dari itu, tulisan ini akan mencoba me-analogikan gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia secara umum, sesuai geografis dan psikografi. Maaf, jika akan sedikit subyektif karena penulis berusaha untuk tidak menggunakan teori siapa pun, akan tetapi hanya dengan pengamatan subyektif semata.

Indonesia adalah negara yang akhirnya mencetuskan diri sebagai negara berdaulat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lima butir Pancasila itu sendiri secara tersirat adalah paduan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Mudah mencerna maksud keberagaman yang tertuang pada Pancasila adalah, memadukan kepentingan bersama tanpa melihat Suku, Warna Kulit, dan Agama. Dilihat dari komponennya, jelas ini adalah itikad baik dari para pelopor/perumus untuk membuat satu masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Namun, percaya atau tidak ternyata Pancasila tidak bisa dijadikan pakem pemersatu bangsa saat ini. Pancasila adalah hasil buah politik, ya benar. Itulah yang terlihat. Sebagai alat pemersatu di mana semua ingin merdeka dan membutuhkan wadah kemerdekaan, maka dibuatlah Pancasila sebagai tawaran kepada multietnis masyarakat ketika itu. Mungkin, pilihan saat itu adalah, “Dari pada dijajah Belanda, lebih baik kita bersatu”.

Padahal, faktanya apakah sebuah ideologi dapat melebur menjadi satu kesatuan, jika itu memungkinkan dapat melebur, jawabannya adalah hari ini. Hari ini mungkin kita dapat melakukan metode pengukuran berapa persen Pancasila dapat menyatukan masyarakat Indonesia?, Bayangkan apabila penelitian itu dapat dilakukan secara terukur, sudah pasti kesadaran berpolitik di Indonesia akan meningkat. Tidak akan ada golongan putih pada pemilihan umum. Setiap orang akan berlomba menjadi orang yang terbaik. Orang yang terus semangat menjadikan diri sebagai orang yang bermanfaat.

Masyarakat Indonesia itu terdiri dari dua golongan pada dasarnya. Pertama, golongan perkotaan. Kedua adalah golongan pedesaan. Kedua golongan itu, seakan bagaikan bumi dan langit. Pun, ketika kita mau perhatikan tentu kita akan menyetujui kondisi itu menggambarkan kondisi langit dan bumi. Hubungan vertikal yang akhirnya menghasilkan jurang kemiskinan yang teramat dalam.

Adapun untuk golongan perkotaan masyarakat Indonesia memiliki kondisi yang lebih menyukai kepada hal-hal yang instan. (Itu sebabnya mengapa mie instan lebih digandrungi oleh siapa pun). Selain rasanya enak, mudah didapat, dan cepat dibuat itu membuat kita lupa bahwa dampak makanan itu dapat merusak tubuh manusia. Gambaran lain dapat kita perhatikan, dari banyaknya rumah makan cepat saji di sudut-sudut jalan, bahkan antusiasme warga untuk makan di rumah makan cepat saji lebih tinggi dibanding harus memasak sendiri.

Seolah dunia bergerak cepat tanpa menghiraukan konsekuensi. Jika tidak cepat, maka siap-siap lah untuk tergerus oleh zaman. Kehidupan konsumtif lebih dominan di wilayah perkotaan. Tingkat konsumtif yang tinggi juga disebabkan oleh tingginya terpaan media yang berdampak pada sisi psikologis seseorang. Sehingga mudah terpengaruh. Segala jenis media tersedia tanpa jeda. Baik itu elektronik, cetak, konvensional, dan online ada di kota.

Sedangkan, untuk jenis golongan kedua yakni golongan masyarakat pedesaan lebih menyukai kepada proses dan cita rasa kebersamaan yang biasa diturunkan dari leluhur. Adat istiadat dan kebiasaan lah yang mereka pegang. Ini dikarenakan, karena media sangat terbatas pada daerah pedesaan, sehingga kekuatan oral/komunikasi antar personal lebih diutamakan. Mungkin sebagian orang menilai bahwa masyarakat yang tinggal di desa lebih ketinggalan zaman, karena berjalan lamban (red-kuno).

Homogensi di pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Dinamika kultur dari luar wilayah tidak begitu berpengaruh. Kebiasaan leluhur lebih mayoritas. Sedangkan di perkotaan, lebih heterogen. Jumlah tiap individu tidak dapat dipastikan berapa, karena banyak atau sedikitnya jumlah tidak disesuaikan dengan nasib, tetapi ditentukan dengan kepentingan. Sehingga siapa pun bisa berubah status kelompok.

Jokowi dan Indonesia

Melihat fenomena sederhana itu, ada yang menarik jika kita mencoba membaca kepemimpinan Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Jokowi dikenal oleh masyarakat luas, hanya karena terpaan media. Harus diakui, dewi fortuna media kini berpihak padanya, mulai dari mobil Esemka, Solo kota terbaik, dan pemimpin yang benar-benar merakyat. Ia hanya Walikota saja, media sudah heboh dengan membuat penggelembungan citra jokowi.

Pengemasan epik yang disuguhkan oleh media ternyata mempengaruhi masyarakat sehingga ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengusung tema, muda dan berani ala ‘kotak-kotak’ bersama Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berhasil menduduki sebagai Jakarta baru. Pendekatan yang dilakukan melalui cara-cara segar seakan mereka sangat mengetahui karakteristik masyarakat perkotaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

Namun, apa yang terjadi, belum tuntas membenahi Jakarta, Jokowi sudah berani menyebut dirinya sebagai orang yang layak menjadi Presdien RI. Masih ingat betul, ketika Jokowi dan Ahok mengolok-olok Gubernur terdahulu, Fauzi Bowo yang tidak becus membenahi Jakarta. Tapi nyatanya, mereka pun belum dikatakan berhasil jua. Apa yang sudah dibenahi Jokowi untuk Jakarta?. Perapihan pasar-pasar tradisional?, masuk gorong-gorong jalan?, membentak-bentak PNS?, atau apa?. Jika itu yang sudah dijadikan prestasi Jokowi, mungkin Soekarno dan Moh. Hatta akan sedih melihat calon presiden yang hanya berani sesumbar di media saja.

Kalau mau menyalahkan sistem kepartaian di Indonesia, tentu itu juga bukan jawaban arif yang harus diyakini. Partai hanyalah media untuk berpolitik. Bertarung dengan platform ideologi sebagai identitas sikap. Sayang sekali, PDIP ternyata tidak mencerminkan sikap partai negarawan yang menjaga komitmennya. Indonesia dinilai sebagai ajang batu loncatan untuk mengisi dahaga kekuasaan. Bukan pengabdian.

JOKOWI itu Politisi

Demi menang, PDIP rela memanfaatkan sesosok Jokowi yang nyaris lugu terlihat dalam politik sebagai pendobrak hati nurani rakyat. Namun sebaliknya, ia ternyata sangai lihai dalam berpolitik. Jika ia tidak lihai berpolitik ia tidak seharusnya menerima titah sang ketua yang nyata-nyatanya sudah membohongi suara rakyat yang memilihnya.Ternyata kini Jokwoi menerima titah dengan sangat ikhlas. Dan sudah sepantasnya, kita sebagai masyarakat berani menyikapi atas kebohongan publik seperti ini. Apa yang harus dibanggakan dari seseorang yang hanya bisa sesumbar di media tanpa kata maaf terucap.

Menjadi politisi memang tidak salah. Itu adalah pilihan. Tetapi bukankah menjadi politisi yang arif dan bijak menjunjung tinggi nilai baik lebih diharapkan oleh masyarakat yang benar-benar menaruh harapan?.

Perubahan di Indonesia memang diciptakan untuk benar-benar dinamis. Alih-alih demokrasi yang katanya bisa menyuarakan aspirasi, ternyata hanya kebodohan yang menjelma racun. Harapan itu, kini sirna dengan muculnya Jokowi yang ingin menjadi Presiden. Jika ada yang berdalih, bahwa dengan adanya Jokowi menjadi Presiden akan ada perubahan yang signifikan. Maaf sekali, jawaban itu hanya pepesan kosong. Karena, pemerintahan ini tidak berpusat. Dan perlu adanya dukungan dari segala pihak baik itu legislatif, militer, akademisi, hingga pada pemangku adat sekalipun.

Seharusnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat perkotaan yang mudah tersulut dengan terpaan media. Tidak harus Jokowi, mungkin nanti akan ada sosok-sosok lain yang serupa. Karena, memilih itu bukan dilihat dari citra yang terlukiskan secara satu arah saja. Memilih dalam pemilu jelas, harus dilihat bagaimana ideologinya. Karena ideologi adalah pijakan sikap. Ketika ideologi hanya sebagai jargon, maka hasilnya tidak akan optimal. Karena, ideologi yang baik adalah bagaimana meakomodir kejujuran hati nurani tanpa ada yang tersakiti sesuai aturan yang manusiawi.

Semoga, kita cerdas memilih.

Adioss

 

 

Dibalik Penjajahan oleh Belanda untuk Banjir di Indonesia

Tadi malam (18/1) saya mencoba menyimak program televisi yang dibawakan oleh Desi Anwar di Metro tv. Pada program televisi yang katanya membuka bebarapa fakta dari sebuah cerita itu, mengulas perjalanan Desi Anwar ke negara Belanda untuk mengamati beberapa pembangunan di sana. Tidak hanya itu, ulasan lain juga mengajak penonton untuk mengetahui dan membawa kembali kepada masa-masa sejarah bersama negara kincir angin yang sudah menjajah selama tiga setengah abad itu.

Persamaan emosional, sebagai benang merah utama yang ingin disampaikan sebagai pesan program teve ini. Sebagai bukti, bahwa penduduk Belanda saat ini, ingin sekali menjalin hubungan yang baik, dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan dan teknologi. Bahkan, dalam kesempatan itu, salah satu peneliti budaya dari Belanda, mengatakan, bahwa Indonesia dan Belanda memiliki kedekatan emosional yang misterius. Disebutkan misterius dikarenakan pada tahun 70’an peneliti sejarah dan budaya Belanda ingin sekali membuka tabir, di balik dari mengapa banyak sekali orang belanda yang membunuh orang Indonesia di masa penjajahan.  Namun niat itu, urung dilakukan disebabkan, karena ketiadaannya persamaan perspektif antara Belanda dan Indonesia. Maksudnya, Indonesia sendiri berkeinginan untuk melupakan masa lalu, dan maju untuk ke masa depan. Sehingga, langkah diplomasi lah yang diterapkan oleh kedua negara ini.

Memang perlu kita sadari bahwa budaya Belanda sampai saat ini masih mempengaruhi budaya Indonesia. Pembangunan nasional yang sudah ada dari dahulu, masih digunakan sampai sekarang. Jenis musik, mobil-mobil eropa, bahasa, dan satu lagi kuliner. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai kedekatan emosional.

Tontonan berbahasa Inggris dengan durasi 1 jam ini, kian menarik untuk disimak oleh keluarga besar saya. Kami bertiga bersama adik dan Ayah saya, mencerna pesan yang sarat dengan sejarah dan realitas yang terjadi saat ini. Ayah saya, tiba-tiba mengeluarkan pendapat bahwa, bisa jadi Belanda sebenarnya menjajah Indonesia memiliki niat yang baik. Saat ini, Belanda dikenal sebagai negara maju yang terkenal dengan negara berpemukiman rendah kira-kira 20% wilayahnya dan 21% populasinya berada di bawah permukaan laut. Selain itu 50% kurang satu meter berada di bawah permukaan laut.

Keunikan tersebut diperjelas dengan gambaran bentuk muka yang menarik di Belanda yakni, hampir separuh daripada negara Belanda berada kurang 1 meter dpl. Walaupun demikian, provinsi Limburg, yang berada di bagian tengara negeri Belanda, sedikit berbukit. Permukaan tertinggi ialah Vaalserberg, yang berada di provinsi Limburg, mempunyai ketinggian 321 m. Permukaan yang terendah ialah Nieuwerkerk aan den IJssel, yang berada 6.76 dibawah permukaan laut.

Banyak tanah rendah dikawal oleh dijk dan dinding laut. Sebagian kawasan di Belanda, misalnya daerah Flevoland, mesti direklamasi. Kawasan yang direklamasi itu disebut polder.

Salah satu konstruksi yang terkenal ialah Afsluitdijk (Penutup Tanggul), yang memisahkan danau IJssel (IJsselmeer, dulunya disebut laut Zuider atau Zuiderzee) dengan laut Wadden (Waddenzee). Panjang dari tanggul ini 32 km dan lebarnya 90 m. Negara ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh sungai Rhine (Rijn), Waal, dan Maas. Arah angin yang utama di Belanda ialah barat daya, yang menyebabkan iklim kepulauan yang sederhana, dengan musim panas yang dingin dan musim sejuk yang sederhana.

Karena fakta-fakta yang dimiliki Belanda itulah, yang kemudian saya berpikir sependapat dengan Ayah saya. Orang-orang Belanda mungkin sudah memikirkan kondisi geografis Indonesia dari jauh-jauh hari. Mungkin para kompeni itu sudah melakukan riset mendalam terkait karakteristik geografis, demografis, atau bahkan psikografis.

Sebagai contoh, sebut saja di Jakarta. Jakarta adalah kota yang selalu disamakan oleh kompeni Belanda sebagai kota Flevoland milik Belanda. Untuk itu, maka dibuatlah kanal-kanal dan pelabuhan sebagai jalur transportasi air. Itulah yang ingin dicita-citakan orang Belanda. Bangun-bangunan berpondasi kokoh itu pun dibuatnya dengan nilai asrsitektur yang bernilai tinggi dan bahkan hingga sekarang, bagunan-bangunan itu masih berdiri kokoh. Belum lagi, ada yang unik jika kita mengunjungi bangunan gedung-gedung tua di daerah Jakarta Utara (Jakarta Kota). Di sana, setiap bangunan itu memiliki resapan air dan sistem pembuangan sampah yang baik.

Namun sayang, itu semua hanya dahulu. Saat ini, Jakarta sudah berubah total. Tidak ada lagi transportasi air, tidak ada lagi resapan air dan sistem pembuangan sampah yang baik. Semua sudah berubah alih fungsi bahkan tidak berfungsi sama sekali. Hasil-hasil pembangunan lain, dapat kita lihat dari pembuatan bendungan Katulampa di Bogor. Bayangkan, bendungan itu hasil konstruksi oleh Belanda dengan tujuan untuk irigasi (sebenarnya). Tapi sekarang, dijadikan sebagai sirine bahaya banjir di Jakarta.

Sekali lagi, pembahasan sisi lain mengenai hubungan dua negara ini sangat menarik. Entah bagaiman tema program teve ini begitu pas dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Indonesia seolah berubah menjadi karma penjajahan yang belum tuntas diselesaikan oleh Belanda. Mungkin saja, pihak Belanda belum melakukan transformasi pengetahuan mengenai niat baik mereka mengapa mereka menjajah Indonesia karena terhalangi oleh para pahlawan yang ingin cepet-cepet meredeka?.

Tiba-tiba saya jadi berpikir, apakah Merdekanya Indonesia sudah di waktu yang tepat?

Ah, yang jelas memang sudah takdir negara pertiwi ini bebas dari penjajahan. Takdir yang dikatakan oleh Soekarno ketika berpidato kemerdekaan di lapangan merdeka, Jakarta. Bahwa, atas ijin dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa merdeka.

Kembali berkolerasi dengan judul yang tertera, Pemerintah Indoensia saat ini memang sedang melakukan hubungan bilateral melalui sosial, politik, budaya, teknologi, olah raga dan pendidikan. Apakah Indonesia masih marah dengan Belanda?, Jawabannya tidak mungkin marah.

Karena , mungkin saja bentuk hubungan bilateral dua negara yang berdaulat ini adalah bentuk tebus dosa oleh Belanda terhadap Indonesia. Dan Indonesia pun, menikmati hasil tebus dosa tersebut. Kemerdekaan, bukan disoroti bagaimana kedudukan dari negara itu. Tetapi mental tiap individu yang ada di negara itu sendiri. Percuma, jika negara kita sudah berdaulat lantas mental orang-orangnya masih senang dijajah secara halus. Sekali lagi, itu semua mungkin saja terjadi.

Adiooss..

By alwayskantry009 Posted in Politics

Analisis Isi Pemberitaan Sosialisasi Peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial Tanggal 2 Januari 2014

Mulai terhitung pada tanggal 1 Januari 2014, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami sebuah “revolusi” bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh sebuah badan hasil peleburan dari perusahaan milik negara, PT. Askes, Jamsostek, dan Asabri. Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya dioperasikan pada tahun ini. Perjalanan yang cukup panjang ketika harus membahas program ini di legislatif. Persengitan pendapat pun terjadi ketika desakan dari masyarakat yang diwakili oleh serikat buruh meporak porandakan jalan Senayan dengan aksi demontrasi. Keputusan pun terjadi di tahun 2012, bertepatan di Hari Buruh Internasional.

Kebijakan ini tidak main-main. Maka tidak heran, banyak beberapa daerah di Indonesia melakukan peresmian secara serentak. Itikad baik dari sebuah jaminan sosial untuk masyarakat miskin di Indonesia, mengharuskan adanya peleburan beberapa perusahaan milik negara, salah satunya adalah PT. ASKES. PT. ASKES merupakan badan usaha milik negara yang banyak digunakan jasanya sebagai jasa asuransi kesehatan. Posisi peleburan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tentu tidak mudah jika dikomunikasikan kepada masyarakat pemilik kartu PT. ASKES dan sejumlah perusahaan bernasib sama. Dengan kata lain memang sangat diperlukan startegi komunikasi yang berisi sosialisasi berupaka informasi transformasi sistem menjadi BPJS.

Sebelum, dilakukan sebuah strategi komunikasi untuk upaya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, diperlukan langkah awal untuk mengetahui bagaimana bentuk publikasi berita yang meliput kegiatan peresmian di beberapa daerah sebagai cara penyampaian pesan kepada masyarakat. Mengingat perkembangan arus informasi yang saat ini sangat cepat. Maka sangat dirasa media internet dapat menyebarkan informasi pun dengan cepat. Untuk itu, tulisan ini merupakan hasil analisis isi pemberitaan sosialisasi program KJN oleh BPJS.

Analisis isi media dilakukan dengan pendekatan pengumpulan kliping berita dari search engine, google. Kemudian, dilakukan peng-kodingan yang dirumuskan dari sebuah kategorisasi dan Satuan Unit. Proses pencarian pun dibatasi dengan frekuensi waktu, yang hanya sehari saja yakni Kamis, 2 Januari 2014. Dari proses pencarian artikel berita, terkumpul 6 buah dari berbagai media daerah ataupun nasional. Dari hasil memilah pilih jenis kategori dari tiap paragraf, dirumuskan menjadi 8 satuan unit yang kemudian dicocoknya pada tiap kategori isi paragraph dan dijumlah. Sehingga dapat diketahui, satuan unit mana yang paling dominan diangkat oleh media sebagai hal yang sangat penting untuk masyarakat.

Dari hasil analisi isi media yang dilakukan adalah, pertama publik lebih menyoroti kesiapan di tubuh BPJS dalam hal ketersediaan fasilitas, kepegawaian seperti kenaikan gaji. Hal itu, dapat digolongkan sebagai kesiapan dari pemerintah pusat. Tidak ada pemberitaan yang bersifat negatif kali ini. Kedua, publik menyoroti kesiapan pemerintah daerah menjalankan BPJS, termasuk mengetahui data valid terkait warga miskin setempat dan anggaran daerah yang dipisahkan untuk masyarakat jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Ketiga, publik pun lebih menitikberatkan prosedur untuk mendapatkan akses KJN. Seperti kasus, bagaimana masyarakat yang sudah memiliki kartu Askes, jamsostek, dan asabri jika ingin terdaftar. Poin ketiga berkorelasi dengan keempat yang menyoroti informasi pelayanan yang diberikan oleh BPJS terkait iuran per-bulan yang disesuaikan dengan tingkatan pelayanan kesehatan.

Kelima, himbauan agara pemerintah dapat optimal dalam mensosialisasikan program. Terutama dalam hal mekanisme berobat hingga rujukan untu perawatan lanjutan. Keenam, isi pemberitaan juga mengimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan JKN di BPJS. Dan diurutan dua terakhir masing-masing adalah terkait Informasi perubahan status PT. Askes dan kepeduliaan pemerintah daerah dalam melanjutkan estafet pengawasan di daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa media masih menyoroti kesiapan organisasi menghadapi perubahan seperti fasilitas kesehatan, kondisi kepegawaian, kesiapan pemerintah daerah, dan sosialisasi mekanisme pendaftaran. Kemudian, yang akan harus ditunjukkan ialah bagaimana PT. Askes dan sejumlah perusahaan lainnya, dapat memberikan citra positif demi terwujudnya kepercayaan publik bahwa, peleburan sturktur organisasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat, melainkan akan lebih optimal. Sebagai contoh upaya yang dapat dilakukan seperti nantinya, bagimana perusahaan itu mempublikasikan identitas baru, seperti logo dan lain-lain.

Semoga rencana mulia para pemimpin negeri ini konsisten dengan perjuangannya dalam aplikasi kebijakan yang sudah dikeluarkannya. Tentu, untuk masyarakat yang sehat. Sehingga negeri ini bebas dari berita buruk seperti, tidak adanya pelayanan kesehatan murah untuk masyarakat miskin.

Semoga..

Adioss..

LAMPIRAN

Sumber berita :

http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/riau-a-kepri/28744-bpjs-layani-18-juta-warga-riau
http://metro.sindonews.com/read/2014/01/02/16/822759/asuransi-rakyat
http://matatelinga.com/view/Ekonomi/4537/BPJS-Beroperasi–Gaji-Karyawan-Jamsostek-Naik.html#.UsTjmfukNhc
http://kabarmakassar.com/sosial-politik/item/11763-pemprov-jamin-warga-sulsel-terdaftar-di-bpjs.html
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/02/185581
http://medan.tribunnews.com/2014/01/02/pemegang-kartu-askes-masih-dilayani

Jelang 2014 : Rumah, Antara Filosofi dan Realita Bisnis

Tidak terasa pergantian tahun tinggal beberapa bulan lagi. Pergantian tahun kali ini adalah tahun terpenting bagi Indonesia dalam menentukan nasib bangsa di tangan seorang pemimpin. Banyak dari mereka yang sudah mulai sekarang me-publikasikan dirinya sebagai calon masa depan Indonesia. Ada hal yang harus kita pertimbangkan sebagai isu di tahun 2014. Isu – isu cantik sebagai agenda politik 5 tahunan mungkin sudah dapat terlihat di akhir tahun ini. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah agenda politik tersebut masih berlandaskan kesejahteraan bangsa dan negara?. Ataukah hanya pola politik yang digulirkan untuk kepentingan sebagian orang?

Tentu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Walau bagaimanapun, itu pilihan sebagai negara penganut demokrasi yang menjunjung tinggi sebuha keadulatan suara rakyat. Namun, pada perspektif lain, dinyatakan bahwa pemilu adalah ajang perang gagasan. Gagasan yang seperti apa, tentu gagasan yang memiliki visioner untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Sebagai contoh di Amerika Serikat, dengan pemilu mereka benar-benar melakukan komunikasi bersama organisasi akar rumput yang benar-benar merepresentasikan jejak pendapat dalam merangkum beberapa masalah penting yang kemudian mereka anggap sebagai isu nasional. Bagimana negara itu bisa bertahan saat ini?, dapat kita lihat sebuah gagasan menurut friedman dan mandelbaum yang mengajukan lima pilar bagi kesejahteraan AS masa depan. Antara lain, pendidikan, infrastruktur, keterbukaan imigrasi, riset, dan peraturan dalam bidang ekonomi. kelimanya harus jadi prioritas kalau AS tidak mau nasibnya terpuruk ditelan china, India, dan negara lainnya. Lalu bagaimana dengan pilar kesejahteraan Indonesia.

Berbicara mengenai kesejahteraan, kita akan melihat bagaimana fakta yang terjadi di Indonesia. Survey angka kemiskinan di Indonesia empat tahun terakhir versi Biro Pusat Statistik (BPS) masing-masing sebesar, 14,45% (2009) ; 13,33% (2010); 12,49% (2011) ; 12,25% (2012) dengan akumulasi penduduk miskin sebesar 29,88 Juta jiwa. Adapun menurut survey versi Bank Dunia masing-masing sebesar, 50,6% (2009); 47,7% (2010); 44,8%(2011); 42% (2012) dengan akumulasi penduduk miskin terbilang 102,45 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2011, Jumlah penduduk miskin versi BPS sebanyak 30,02 Juta jiwa. Sedangkan versi Bank Dunia menyatakan 240,35 juta jiwa. Angka pertumbuhan Pendudukan Indonesia tahun 2011 sebesar 1,49%. Lalu bagaimana dengan tahun 2013?

Lonjakan pertumbuhan pendudukan di Indonesia harus dipertimbangkan secara khusus. Dengan jumlah pertumbuhan yang meningkat, tentu akan berpengaruh terhadap daya bisnis invetasi yang tidak hanya bersifat domestik melainkan berdampak pada internasional. Indonesia merupakan negara kepualauan dengan fenomena kultur sosial budaya yang beragam. Pertumbuhan setiap daerah terutama pada metropolitan akan menjadi domain wilayah para pencari rejeki di kota-kota kecil di Indonesia. Urbanisasi yang terjadi di Jakarta salah satunya. Banyak penduduk desa yang mencoba peraduan nasib di Jakarta secara nekad. Mengapa demikian?, Karena bagi mereka hidup di Kota akan lebih baik jika dibandingkan di pedesaan. Jenis pekerjaan yang bervariasi, ketersediaan berbagai produk acap kali menjadi penarik untuk tinggal di Jakarta. Maka tidak heran, jika populasi kota-kota Metropolitan seperti Jakarta mencapai 12 juta jiwa. Jumlah populasi yang terjadi di kota metropolitan ternyata tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di sana. Hal tersebut mengakibatkan, penggusuran secara paksa, atau banyaknya fenomena alih fungsi infrastuktur kota, seperti sebagian penduduk yang tinggal di bawah kolong jembatan. Jika sudah demikian, masalah ini harus diperhatikan secara manusiawi.

Masalah tempat tinggal di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Terutama di kota-kota metropolitan. Ini tidak lagi berbicara mengenai penduduk lokal saja, melainkan perebutan lahan antara pribumi daerah tersebut dengan kaum pendatang. Banyak dari mereka sebagai kaum pribumi yang akhirnya tidak memiliki tempat tinggal, kemudian berpindah ke kota kecil perbatasan (kota satelit). Bagi mereka kaum pendatang, hanya mengandalkan alih fungsi infrastruktur yang ada. Ini sunggu memprihatinkan. Di mana sebuah tempat tinggal atau rumah, merupakan kebutuhan yang menjadi mendasar saat ini. Rumah tidak hanya sebagai pelindung dari panas terik matahari dan dinginya air hujan, jauh lebih esensial, bahwa rumah merupakan tempat kembalinya manusia untuk merasakan sebuah keluarga. Bayangkan jika rumah tidak ada maka bagaimana dapat merasakan keluarga?

Perkembangan teknologi dan budaya bisnis saat ini memberikan pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perspektif mengenai filosofi rumah itu sendiri. Rumah tidak hanya mencari dan merasakan keluarga, melainkan dapat memberikan keuntungan berupa investasi jangka panjang. Ini menarik bagi saya. Karena, rumah tidak lagi sebagai hal lumrah dalam kepemilikan akan tetapi sudah berubah menjadi bentuk masa depan perekonomian suatu negara. Lahan yang sedikit serta kepemilikan yang terbatas menjadikan Apartemen sebagai jenis hunian modern yang memiliki 2 filosfi tadi. Antara fungsi rumah dengan jalan investasi jangka panjang. Bayangkan saja lonjakan properti di Jakarta menunjukkan sebesar 38% pada harga pasar perumahan mewah tahun 2012. Tunggu dulu, ternyata lonjakan tersebut bukan berasal dari eksport melainkan domestik. Secara umum, harga properti di Indonesia masih lebih rendah daripada di Malaysia dan seperdelapannya harga properti di Singapura. Apakah menguntungkan?

FAKTA SURVEY

51% responden merasa bahwa pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2014 mendatang memberikan pengaruh kepada pasar properti telah mempengaruhi pasar property, dan ini bisa dikaitkan dengan ketidakpastian akan pemilu itu sendiri. Menurut Gregorio selaku GM Iproperty mengatakan, Tidak seperti negara-negara lain, kepemilikan properti oleh asing di Indonesia masih sulit dan menarik untuk dicatat bahwa 58% responden tidak ingin pemerintah mengizinkan orang asing untuk membeli apartemen / kondominium di Indonesia. Mereka bisa khawatir bahwa permintaan dari orang asing akan meningkatkan harga properti di Indonesia. Lebih dari setengah (58%) dari responden memandang suku bunga KPR di Indonesia saat ini terasa berat, sementara 36%-nya merasa bahwa suku bunga saat ini sudah pada tingkat yang ideal. Kekhawatiran terbesar dari responden adalah mengenai kondisi pasar properti serta keterjangkauan dan kenaikan harga rumah. Berikut survey hasil survey :

Artikel penuh di situs jual rumah di Indonesia, Rumah123.com.

EVALUASI BERSAMA

Gambaran tersebut memberikan kita pemahaman mengenai bentuk kegiatan investasi di bidang properti. Sebagai negara yang berdaulat, ada baiknya kita mengetahui bagaiman sistem peraturan negara kita, dalam hal mengatur hak kepemilikan tanah serta Hak Guna Tanah, yang tertuang pada Undang-undnag dasar 45. Pembahasan ini tidak lagi bersifat tertutup, melainkan terbuka bagi seluruh masyrakat Indonesia. Tentu kita masih ingat, kasus di Amerika Serikat yang mengalami krisis KPR Subprime Mortgage. Bagaimana Negara AS memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masayrakat untuk memperoleh KPR dengan harga murah. Ternyata antusias mereka lebih banyak untuk mendapatkan KPR, yang berdampak kepada krisis. Itikad baik itu tidak salah. Karena negara memang harus memenuhi hajat hidup penduduknya. Namun, jika tidak membatasi serta memperthitungkan dampak yang aka terjadi jangan sampai kita juga mengalami refinancing yang terjadi di Amerika Serikat.Banyaknya perusahaan properti yang membangun rumah dengan harga miring, seharusnya menjadi peringatan untuk dilihat lebih jeli. Mungkin dengan kondisi rumah yang tersedia bermacam-macam begitu membuat lapar bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Akan tetapi dengan daya saing ekonomi yang tidak stabil, bisa menyebabkan kondisi yang fatal tanpa kita tau sebabnya.

Semoga Indonesia lebih baik lagi..

Adioss..

Chapter 1 : Road To 2014 “Indonesia Memilih” – Analisis Dialektika Amien Rais untuk Joko Widodo

Siapa yang tidak kenal dengan tokoh reformasi Amien Rais?. Tokoh yang memiliki daya tarik dalam berdialektika serta ber-opini itu kini muncul di media setelah sekian lama jarang memberikan beragam opini. Baru-baru ini, dalam sebuah majalah ternama di Indonesia, Amien Rais menyatakan bahwa Ia masih mempertanyakan nasionalisme dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) Jika Jokowi terpilih menjadi Presiden 2014. Kemudian, dalam sebuah tayangan berita TV One, Amien Rais dipertemukan dalam sebuah dialog dengan perwakilan PDI-P (Kebetulan penulis lupa namanya). Pada dialog tersebut, pembawa berita berlaku sebagai moderator mencoba melakukan konfirmasi kepada Amien Rais terkait pernyataan yang sudah dilempar bak mata dadu secara acak itu.

Secara singkat, Amien Rais mencoba menjelaskan dengan gaya khas mendok alon-alon asal klakon untuk setiap semua pertanyaan. Pertama, Amien Rais menjawab bahwa maksud menyatakan keraguan untuk nasionalisme Jokowi itu bukan diartikan sebagai makna sebenarnya, dan tidak hanya ditunjukkan untuk Jokowi saja. “Kebetulan Jokowi adalah tokoh yang memiliki rating tertinggi sebagai calon presiden 2014 versi beberapa lembaga survey”, Tambah Amien.

Kemudian, tanggapan sebaliknya diutarakan secara pedas dan tajam oleh perwakilan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan – PDIP yang mengatakan bahwa, seharusnya Amien Rais tidak asal berbicara. Nasionalisme itu sebenarnya apa. Karena sangat lucu, jika Amien Rais meragukan nasionalisme Jokowi sedangkan pada satu sisi, anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional MENYETUJUI UU Penanaman Modal yang menurut fraksi PDIP sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Belum lagi ketika Amien Rais menilai kebijakan Megawati Soekarno Puteri dalam hal Privatisasi Indosat.

Selama perbincangan tersebut, mereka saling membuka ‘aib’ masa lalu mereka yang selalu bertolak belakang satu sama lain. Entah apa yang mereka pertahankan adalah dunia mereka sendiri. Rakyat yang paham mungkin akan tertegun kelam dengan dialektika kedua politisi itu. Tau kah kamu, dalam tontonan itu, ada hal yang menarik untuk dianalisis. Analisis wacana tentunya. Pertama, Amien Rais adalah sosok politisi yang bukan lagi ber-massa saat ini. Amien Rais hanya dikenal sebagai orang pendobrak orde baru, yakni Soeharto. Ia muncul sebagai pahlawan yang berkerumun di depan media untuk ber-orasi melawan rezim Soeharto. Setelahnya, sosok Amien Rais pun dikenal sebagai tokoh kontroversi elit politik. Mulai dari ‘Pemecatan Gusdur’ hingga perang dingin dengan Megawati ketika menjadi Presiden RI.

Kariernya muncul setelah Partai Amanat Nasional mengusung Beliau untuk mencalonkan sebagai Calon Presiden 2004. Sosok pengenalan oleh masyarakat awam pun redup ketika Ia harus menerima kekalahan dari Soesilo Bambang Yudoyono. Setelah itu, entah kemana Ia. Hanya elit politik lah yang melihatnya. Kontroversi sebagai sosok yang anti dengan kebijakan poros pemerintah di masa transisi Pergantian Orde Baru ke Masa Reformasi, 180 derajat  kebutuhan politik membawanya menerima citra berbeda setelah partai yang Ia bangun harus bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Amien Rais memang sangat dekat dengan Citra PAN. Jika kita mendengar kata PAN, maka kita akan mengingat Amien Rais, atau sebaliknya. Walaupun Ia bukan menjabat sebagai ketua umum DPP PAN. Kemunculannya dengan pernyataan tersebut sebenarnya dapat diartikan sebagai test drive untuk sejumlah elit politik dan Pemaknaan Nasionalisme itu sendiri. Bagi masyarakat awam, mungkin akan menilai bahwa pernyataan Amien Rais adalah bentuk Post Power Syndrome atau bentuk sirik terhadap dinamika politik saat ini. Semua orang mengetahui bahwa Jokowi adalah sosok popular di Indonesia tentu Sosok citra personal yang sudah dibentuk itu, jauh dari kata Nasionalisme. Masyarakat lebih mengenal sosok jokowi yang low profile,  sosok muda yang dekat dengan masayarakat, dan sosok yang tegas untuk Jakarta.

Akan tetapi, pernyataan Amien Rais bukanlah untuk menyerang sosok personal Jokowi. Jauh dari itu, justru menguji kejantanan dari Partai banteng itu sendiri (Baca: PDIP). Kita semua mengetahui, bahwa PDIP sangat menjunjung tinggi sosok Megawati sebagai pemimpin masa depan negeri ini. Dalam sejarahnya, Megawati selalu kalah pada pemilihan presiden. Tentu saja, tujuan PDIP ada, adalah memajukan Soekarno Family untuk menjadi punggawa negeri ini, dalam hal ini adalah pemimpin negara.

Pertanyaanya adalah, Mungkinkah PDIP akan mengusung Jokowi untuk menjadi calon presiden?.

Sudut pemikiran lain menilai, pernyataan Amien Rais adalah sentilan untuk Hatta Rajasa yang aroma pencalonan sudah tercium oleh masyarakat. Karena pada perbincangan di Metro TV, Amien Rais menyatakan “Mungkin saja Jokowi bisa berdampingan dengan Hatta Rajasa untuk maju di 2014”. Hal itu berarti, seolah-olah Amien Rais membuka peluang besar untuk merestukan Jokowi – Hatta Rajasa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Catatan khusus, dalam politik etika manusia yang senang penghormatan itu sangat kental. Budaya senioritas tentu sangat dipertimbangkan. Pernyataan Amien Rais menguji Hatta, apakah mau merelakkan diri menjadi wakil presiden atau tidak. Ini menjadi tamparan keras untuk Kondisi politik internal PAN sendiri. Terutama doa restu Amien untuk Hatta.

Jadi pada kenyataannya, pernyataan Amien Rais bukanlah berbicara Nasionalisme, karena Nasionalisme bukanlah isu popular untuk saat ini yang masih terasa dini. Perspektif atau dampak yang akan timbul di Masyarakat adalah, mereka akan mencari sejarah mengenai Nasionalisme dengan bahasa mereka sendiri, yang kualitatifnya akan menjadi jawaban di awal 2014.

 

Adioss..

 

Mobil Murah Tapi Tetap macet. Pilih Mana?

Pulang aktifitas di sore hingga malam hari itu tentu membuat pikiran jengah dan stamina makin menurun. Belum lagi dengan kondisi jalan raya yang makin mendukung adanya tensi darah meningkat semakin membuat kelam kondisi tubuh manusia. Benar, Kemacetan bisa jadi pemicu adanya stress dini yang dialami sebagian penduduk kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, dan beberapa kota satelit yang berhadapan pun ikutan menjadi macet karena imbas urbanisasi.

Sebut saja, Kota Jakarta. Kota yang hampir tidak sepi walau sudah larut itu, sudah mendarah daging dengan kemacetan jalan raya. Ada hal yang menurut saya sangat membingungkan. Antara ledakan kependudukan ataukah memang sistem kebijakan yang tidak bisa mengimbangi?. Agak gregetan juga sih, jika lihat iklan Public Service Announcement ( PSA ) pemerintah yang menyalahkan ledakan penduduk sebagai penghambat kesejahteraan. Belum lagi mereka me-korelasikan dengan kemacetan jalan. Ini tuh apa ya?!. Korelasinya itu ada di mana ya?!. Dengan slogan “2 Anak Cukup” tentu sangat pembodohan. Oke, nanti untuk fenomena itu kita akan bahas di tema yang lain.

Walau demikian, contoh PSA yang saya sebutkan tadi, menjadi alasan saya menulis kali ini. Belum masalah PSA “2 Anak Cukup” membuat ironis otak, saya sudah mulai jengah dengan pemberitaan yang baru-baru ini pemerintah buat. LCGC, Yeap mobil murah yang ramah lingkungan kini sudah dipublikasikan sebagai alterantif transportasi masa depan.  Klik Info Di sini 

Pertama kali membaca berita ini saya langsung ketawa, kayaknya masih majuan Doraemon dengan temuan baru yakni Jet Terbang Tembus Pandang. Entahlah, menurut saya negara kita memang telat. super duper telat. Jepang, dan negara eropa sudha mulai dengan gerakan go green dari kapan tau. Mulai dari temuan bahan bakar tenaga matahari, listrik atau bahkan kotoran hewan sekalipun. 

Sekali lagi, kita cukup telat. Satu lagi, tentu saya masih ingat sebuah statement dari Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Walikota Bandung, “Bahwa negara maju, adalah negara yang lebih memprioritaskan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan mudah diakses”. Kota-kota besar di Indonesia sudah cukup muak dengan kemacetan. Jadi ibarat makan ayam, tapi ayamya udah basi. Nah, begitulah kira-kira anlogi untuk kebijakan mobil Lcgc ini.

Sadar atau tidak disadari, kemacetan sudah menjadi masalah bersama. Dan kemuakan bersama. Jika kita mau refleksi terhadap pemilihan umum, terutama Jakarta, masalah kemacetan menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh saya dan seluruh masyarakat untuk ditanyakan pada calon kandidat gubernur DKI jakarta ketika itu. Hampir semua kandidat menjawab, “HARUS ADA PEREMAJAAN TRANSPORTASI PUBLIK” . Jokowi selaku cagub kala itu, pun menggagas ide itu.

Sekarang, pemerintah pusat muncul dengan peresmian mobil ramah lingkungan nan murah, tentu membuat geram masyarakat. Termasuk saya. Menurut saya, kemacetan itu terjadi karena akses keterjangkauan yang memprihatinkan. Kondisis Jalan yang sedikit dan berdiameter kecil, jumlah pengemudi yang mubazir, serta ketenagakerjaan terpusat di Ibu Kota.

Konsumsi BBM yang katanya tak bersubsidi itu kian menjadi senjata para elit poltik negeri. Entahlah, mau pakai kendaraan pribadi atau naik angkutan umum seklipun akan sama saja. TARIF MAHAL, DAN TIDAK EFFISIEN.

LCGC yang Salah Sasaran

Mobil Lcgc sebenarnya mobil bagus. Tapi menurut saya, belum layak digunakan di Indonesia. Mobil seharga 95 juta-an itu tentu sangat murah. Dengan kompensasi “katanya” mengirit bahan bakar, atau dapat mendukung cita-cita besar program APEC ( Baca Beritanya di sini ) belum lagi dengan kampanye ramah lingkungan tentu “Saya”, sebagai pemilik gaji pokok sebesar 5 juta rupiah, akan menyicil untuk membeli mobil itu. Tapi masalah tidak semudah itu. Ternyata, jiwa orang Indonesia itu kan, trend mode kelas kakap. Alias latah-an. Tentu, masyarakat yang berpenghasilan sekian juta akan “memaksakan diri” untuk membeli mobil tersebut. Karena apa, kompensasi yang dijanjikan sangat menggiurkan.

Padahal dalam kenyataannya, menurut saya akan mengalami kesamaan yaitu kemacetan. Lebih parah mungkin. Tentu kita juga semua sudah tahu, bahwa kemacetan juga disebabkan oleh membludaknya pengendara bermotor di Jakarta. Kendaraan yang saat ini terbilang efektif dan efisien adalah motor. Faktanya, motorlah yang sangat coock dengan kondisi Kota besar. Namun, pada fenomena yang ada, justru motor lah penyebab kemacetan di jalan raya. Harga yang terjangkau untuk kalangan masyarakat manapun, menjadi penarik masyrakat untuk beralih kepada kendaraan bermotor.

Orang kaya di negeri ini itu, sangat mudah diprediksi. Mungkin saat ini saja, mobil yang dimiliki di garasi ada lebih dari 2. Jika mobil murah muncul dengan kampanye “Anti Lingkungannya” saya kira seluruh orang kaya itu akan menjual mobilnya. Atau mungkin mendiamkan mobil itu di garasi saja. Bisa jadi bukan?!.

Pemerintah seharusnya paham dengan kondisi psikologis masyarakatnya. Kalangan menengah atas, tentu mereka akan lebih peduli dengan perkembangan isu yang ada, terlebih isu sosial. Isu lingkungan tentu merupakan bentuk kepeduliaan kalangan borjuis saat ini. Tentu secara pangsa pasar akan sangat berpotensi. Tapi sayang sekali niat baik pemerintah, tidak sejalan dengan keinginan masyarakat untuk terbebas dari kemacetan. Terlebih dari itu, kami membutuhkan sarana transportasi yang murah, nyaman, ramah lingkungan dan mudah diakses menuju tempat-tempat umum. Nah, sekarang seandainya potensi yang dimiliki LCGC itu menjelma menjadi transportasi umum, tentu akan lebih bermanfaat. Bagi saya, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat umum, harus mendukung pemerintah yang ingin membudayakan menggunakan transportasi umum dalam keseharian kita.

Semoga Indonesia lebih baik lagi..

Adioss..

Gado-gado tanpa tempe, apa kata dunia?

Siang ini ada hal yang berbeda dari menu makan siang unggulan warga Jakarta, Gado-gado. Kamu tau, kali ini gado-gado tak berkomposisi seperti biasa. Jika biasanya, gado-gado lengkap dengan sayuran lontong dan tempe. Sekarang sayuran dan lontong itu tidak lagi berteman dengan tempe. Makanan berasal dari olahan kedelai ini ternyata sedang mengalami krisis. Menurut Republika.co.id Indonesia saat ini masih menggunakan kedelai Import yang harganya sudah naik dari tanggal 17 Agustus 2013. Bayangkan kenaikan harga tempe ini cukup bombastis bermula dari harga Rp.7000 (harga sebelum Rupiah melemah). Sekarang, sudah Rp.9500.

Hal tersebut membuat para pedagang makanan olahan kedelai untuk makanannya, harus berhemat. Hasilnya, siang ini saya makan gado-gado tanpa tempe. Saya sebagai pecinta segala jenis modifikasi tempe, harus gigit jari setelah membuka bungkusan gado-gado.

Entahlah, ini membuat saya kecewa. Eits, tidak hanya saya yang kecewa. Hampir mereka yang memesan makan siang di kantin, seperti nasi padang, siomay pun yang menggunakan tahu, kali ini ukuran tahu-nya sangat mungil. kondisi diperparah dengan harga yang masih mahal. Ada yang unik, pegawai yang memakan nasi warteg, harus rela makan dengan telur saja karena harganya masih terbilang murah. Kalau tidak begitu, mau tidak mau mereka harus memakan ayam dengan harga yang masih paling mahal dibanding yang lain.

Apa sih yang menjadi penyebab tempe mahal ?

Jadi ternyata, selama ini negara kita masih mengimport kedelai. Hal ini sebenarnya sangat ironis dengan predikat Indonesia sebagai negara produsen kedelai terbesar di Asia (Sumber). Tempe itu sudah menjelma sebagai makanan terlezat,tersehat,dan ter-enak dalam perut saya. Hm .. sebentar ternyata tidak negara kita saja, tetapi Asia sudah menjadikan makanan berbahan kedelai ini sebagai makanan terbaik untuk gizi tubuh manusia.

Kurts Rupiah saat ini semakin hari semakin anjlok. Selain itu masih dalam kondisi bulan Syawal, sehingga pekerja banyak yang belum datang ( Sumber Daya Manusia ). Jadi ada dua kesimpulan masalah dalam hal ini, yakni masalah Kurs Rupiah yang anjlok dan langkanya SDM. Nah loh?, kalau sudah begini apa yang harus dilakukan ya?

Substitusi, Komplementasi, atau apa?!.

Saya sebagai bukan orang ekonomi jadi gerah sendiri. Sebenarnya pengelolaan yang seperti apa sampai bisa terjadi Collaps seperti ini. Kenapa masih harus import ya?, Bukannya tanah Sulawesi masih sangat cocok untuk tanaman kedelai?. Duh, bener-bener tidak paham. dengan diversifikasi swasembada pangan yang dipikirkan menteri pertanian kita ini. Pasti ada yang tidak beres.

Kalau masalahnya hanya berkutat pada kurs rupiah mungkin masih logis. Akan tetapi kondisi ini diperparah dengan SDM. Ke mana mereka?. Tentu ada problematika masalah kebijakan. Untuk itu, sebagai warga Indonesia pecinta tempe, sudah layaknya mengetahui kenapa asupan pangan kita (tempe) harus tergadaikan dengan masalah yang diada-adakan. Menteri Pertanian, Bulog, dan perdagangan sudah selayaknya memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Selain itu terkait makanan pengganti, ini yang harus dipikirkan sudah seharusnya perlu ada substitusi makanan pengganti agar tidak tergantung dengan makanan yang sifatnya import. Semoga pemerintah kita lebih bijak dalam memberi kebijakan.

Adioss !!

Analisis Pemberitaan : “Wah, Pidato Michelle Obama Bikin Heboh di Twitter, Mengapa?” >> Politik Virtual berbasis Komunikasi Massa.

Dunia mungkin bisa berbangga. Pasalnya, hampir seluruh hidup dapat diselesaikan dengan teknologi, khususnya Internet. Media yang dapat menjangkau seluk beluk lain negara bahkan benua itu, kini hadir sebagai strategi komunikasi politik yang cukup elegan dan efektif. Dalam tulisan ini penulis mencoba sedikit mengomentari strategi  tersebut yang dapat kita kaitkan dengan fenomena yang menarik saat ini.

Pada tanggal 6 September lalu itu Tanah Paman Sam, kembali digegerkan oleh pidato Ibu Negara, Michelle Obama di North Carolina, Amerika Serikat, seperti yang dilansir oleh www.republika.co.id  ( 7/9 )

bahwa sang Ibu negara cukup memberikan kesan positif di mata masyarakat dari Pidatonya yang secara disengaja diketik ulang pada salah satu akun Partai Demokrat.

Hal ini memiliki daya tarik untuk dibahas karena, Amerika lagi-lagi menunjukkan kepiawaian dalam berkomunikasi politik masa kini. Pidato kebangsaan ataukah pidato apapun jenisnya, mungkin tidak kepikiran oleh kita bagaimana komunikasi satu arah itu dapat dikemas menjadi komunikasi dua arah yang dapat diukur keberhasilannya.

Komunikasi dua arah identik dengan komunikasi interpesonal, dimana masing-masing komunikator dan komunikan memiliki struktur pesan yang dapat disesuaikan oleh keinginan masing-masing. Umpan balik yang diinginkan bahkan dapat dirasa secara langsung tanpa delay .

Namun dalam dunia virtual, komunikasi dua arah itu dapat dikemas menjadi komunikasi masa elektronik, yakni internet. Walaupun Internet masih dipertanyakan keabsahannya sebagai jenis komunikasi massa, namun asumsi itu dapat dikukuhkan dari aspek khalayak yang menyebar dan serempak. Alhasil menurut beberapa pakar Internet kini telah menjadi semi media massa-interpersona.

Internet kini semakin menjadikan dunia begitu dekat, dengan adanya media sosial seperti Twitter, Facebook, Myspice, dan lain-lain. Internet sukses besar membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Karakteristik inilah yang kemudian membuat komunikator politik berlomba-lomba membuat media ini menjadi salah satu strategi komunikasi politiknya.

Masih inget kan kita dengan fenomena kemenangan Barack Obama pada pemilu Presiden Amerika Serikat, beberapa tahun lalu?.

Kemenangannya bukanlah kemenangan personal semata yang menawan, namun kemenangan dunia virtual yang membawa dirinya sebagai pesan yang akan disampaikan. Tanpa adanya media tersebut, tentu sangat mustahil Obama dapat meraih jumlah suara hampir 90% warga Amerika Serikat.

Kali ini apa yang dilakukan oleh suaminya, sang Ibu Negara pun mengikuti jejak sang perubah ( red-Obama). Amerika Serikat adalah negara yang tercatat sebagai negara pengguna Twitter terbanyak, yakni 140 juta akun. ( sumber : Semiocast, 2012 )

Tidak heran jika para komunikator politik menggunakan media sosial sebagai sarana paling efektif demi menjangkau 140 juta akun tersebut sebagai asumsi 140 juta masyarakat Amerika Serikat. Selain itu analisis demografi yang lain ialah, Amerika Serikat merupakan negara maju yang memiliki tingkat ‘melek teknolgi yang tinggi.

Selain alasan demografi tersebut, ternyata berdasarkan geografis, sebagai penganut district, tentu tidak mungkin dapat dijangku dengan tatap muka. Hal ini lah yang kemudian menjadikan Twitter sebagai sarana komunikasi yang ‘informatif-interaktif’ oleh Obama kepada masyaraktnya.

Ide menarik ketika sebuah pidato ikut dijadikan produk propaganda yang ditulis kembali dalam bentuk kicauan tidak lebih dari 140 karakter. Hanya mencatat yang perlu dan penting, dengan sukse besar menghasilkan Trending Topic peringkat pertama sebagai bentuk umpan balik.

Daya tarik Michelle Obama yang dijuluki #FirstLady ini, memang cukup memukau. Kekuatan personalitas yang dibentuk sebagai citra perempuan masa kini jelas tergambar dari citra karakteristik media virtual saat ini, sesuai karakteristik Amerika.

Secara teori, pemilik blog berusaha mengkaitkan dengan teori komunikasi massa yakni teori agenda setting, yang memusatkan perhatian pada efek media massa terhadap pengetahuan. Sebuah akun twitter menyebarkan isi pidato berupa potongan kalimat melalui twitter secara berkesinambungan, maka jalinan komunikasi pada twitter itu akan seperti roda estafet yang akan meneruskan kepada khalayak lainnya. Dari individu ke individu lainnya, dari komunitas ke komunitas lainnya berjalan simultan.

Perkembangan itulah yang kemudian patut kita contoh sebagai strategi komunikasi politik di Indonesia. Sebagai negara yang menjungjung tinggi keterbukaan publik serta keterjangkauan akses publik sudah selayaknya para penasihat-penasihat komunikasi politik mencipatkan metode penyampaian pesan yang dapat menjangkau kepada segala lapisan masyarakat.

Kebijakan “ Mentah “ Pemerintah

Manusia itu heterogen. Heterogensi manusia disini adalah manusia tidak pernah berdiri dengan kedua kakinya saja, melainkan pasti saja membutuhkan orang lain yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya manusia memiliki orang tua, saudara, keluarga, teman, suami, istri, kelompok, bahkan sebuah Negara dapat juga dikatagorikan sebagai bentuk ketidakmampuan seorang individu dalam menjalankan hidupanya. Heterogensi bentuk kecil dapat diambil dari kehidupan keluarga. Keluarga terdiri dari individu yang berbeda karakterisitik juga dapat dikatakan struktur terkecil dalam sebuah peradaban. Adapun di dalamnya terdapat pembagian peran satu sama lain. Mulai dari Ayah sang pemimpin keluarga, Ibu sosok penyayang dan pembimbing, hingga anak bahkan pembantu rumah tangga. Dalam pembagian tersebut, tentu hal yang sangat menonjol dan terlihat adalah bagaimana pola kepemimpinan sang ayah. Kepemimpinan ayah berupaya dengan keras menghidupkan istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan ayah senantiasa berdedikasi tinggi memegang tanggung jawab dari elemen keluarganya. Disitulah integritas tinggi muncul, yang kemudian membentuk sosok idaman di mata anak-anaknya.
Sesuai dengan analogi awal bahwa keluarga adalah replika dari sebuah Negara, maka kita tidak pernah terlepas dari kepemimpinan dari seorang pemimpin Negara. Ketika di keluarga terdapat istri dan anak sangat lekat sebagai masyarakat yang perlu bimbingan dari pemimpinnya. Di sebuah Negara kita kenal dengan istilah pemerintah yang berkolaborasi dengan dinamika politik hingga membentuk sebuah kebijakan. Jika kita melihat keberhasilan sebuah keluarga dapat dilihat dari keberhasilan anak yang menjadi orang sukses itu tercermin dari pola kepemimpinan Ayah dan Ibu. Sedangkan dalam perspektif kenegaraan kita menilai bagaimana system serta regulasi pemerintah yang dominan dalam mempengaruhi di dalamnya. Lalu, apakah dengan semudah itu dapat kita menilai kepemimpinan para pemimpin di negeri ini dengan “ mata telanjang “, tentu pasti tidak mungkin. Untuk itu hal termudah dapat teranalisis melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Kebijakan dalam konteks kebahasaan, dapat diartikan tujuan politik berdasarkan pemikiran dari pemangku kekuasaan yang selanjutnya diterapkan pada masyarakat. Kebijakan adalah hasil atau upaya penurunan dari landasan dasar Negara. Indonesia tentu kebijakan dapat diartikan sebagai breakdown dari ideologinya, yakni Pancasila. Akan tetapi saat-saat ini kebijakan tidak selalu berdiri dengan metodelogi Up To Bottom sebaliknya kebijakan juga dapat berasal dari Bottom to Up, artinya tidak lagi bukan ideology atau konstitusi, tetapi juga dapat dilihat dari kebutuhan sesungguhnya dari masyarakatnya. Sebab kebutuhan akan selalu dinamis yang disesuikan dengan perkembangan budaya di sekitarnya. Kedua metodelogi tersebut sah-sah saja diterapkan asalkan tetap kembali memihak kepada kesejahteraan rakyat.
Kita mengenal adanya trias politica ( eksekutif, legislatif, dan Yudikatif ) konjugasi dari kebijakan di Negara ini tentu sangat erat dengan legislatif. Sebab konsep ketatanegaraan Indonesia yang semi presidensial ini menjamin hak-hak suara rakyat terimplementasikan oleh anggota dewan di Parlemen. Kebijakan yang diambil dalam bentuk legislasi, pengawasan, serta penganggaran yang kemudian akan dilaksanakan oleh eksekutif untuk diterapkan pada rakyat. Itu semua seperti lingkaran metamorfosis yang sebenarnya berasal dari satu bentuk. Hanya saja ketika dalam fase metamorfosis banyak sekali gangguan yang mengancam fase tersebut. Begitu juga dengan suara rakyat yang bergradasi dengan tokoh wakil rakyat di parlemen yang kemudian menyampaikan kepada pemerintah selanjutnya disampaikan kembali pada rakyat dalam bentuk kebijakan. Pada kenyataannya, kebijakan selalu stagnan berdinamika dengan dialektika dan kepentingan politik. Serta ketika akan disampaikan kepada masyarakat sudah mengalami pengurangan makna sehingga masyarakat pun terjadi pergolakan menentang adanya kebijakan tersebut.
Pergolakan yang terjadi pada masyarakat adalah bentuk dari akibat pengurangan makna yang semula tidak diinginkan oleh rakyat. Ada beberapa hipotesis penyebab pengurangan makna tersebut. Pertama, adanya pergeseran ideologi ketika wakil rakyat mendengarkan suara rakyat atau sebaliknya pemerintah yang mengalami pergeseran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah nurani seorang pemimpin yang diakibatkan dengan kebutuhan politik. Kedua, adanya gagalnya transformasi kebijakan kepada rakyat. Pada bagian ini sebuah konsep komunikasi tidak berperan secara baik. Bisa jadi memang wakil rakyat atau pemerintah tidak benar-benar mengenali rakyatnya. Sebuah konsep komunikasi dapat berjalan baik apabila melalui manajemen komunikasi yang utuh. Dimana salah satu terpenting dalam manajemen komunikasi adalah sebuah analisis komunikan ( rakyat ) dari komunikator ( pemerintah )yang terkenal dengan istilah perpektif manajemen komunikasi.
Ada terdapat tiga perspektif manajemen komunikasi. Pertama perspektif kompetensi, perspektif ini memandang kesuksesan dalam penyampaian pesan yang dilihat dari kompetensi setiap konteks komunikasi. Kedua perspektif pengaruh, yang menjelaskan dimana tergantungnya sebuah tujuan ketika kita mampu mempengaruhi dalam hal kognisi, afeksi, dan psikomotorik atau konasi. Kemudian yang ketiga, perspektif makna yakni penyamaian makna ( mutual understanding ). Ketiga perspektif tersebut dijalankan secara berurutan. Bisa jadi pemerintah belum menganalisis berbasiskan perspektif manajemen komunikasi secara berurutan. Sehingga tidak heran jika pemerintah menerapkan kebijakan tentang konversi LPG misalnya, ternyata masih saja terjadi pergolakan di tengah-tengah masyarakat. Dimulai dengan investigasi adanya tabung tidak layak pakai yang mengakibatkan kecelakaan tabung meledak hingga memakan korban. Permasalahan tabung ketika diselidiki bervariasi. Selain kerusakan tabung yang diakibatkan mutu bahan baku tidak sesuai SNI, ternyata penanganan tabung tidak semestinya dilakukan pemerintah. Bahkan yang terparah adanya praktek illegal pengalihan gas elpiji 3 kg ke 12 kg yang bisa merusak katup tabung.
Sangat ironis sekali apabila dalam fakta lapangan terjadinya peledakan tabung LPG dikarenakan kondisi teknis. Jika memang itu benar, dapat diharfiahkan bahwa pemerintah memang belum melakukan konsep komunikasi dalam hal ini manajemen komunikasi. Dan tidak seharusnya pemerintah menyalahkan rakyat dengan keterbatasan informasi, karena memang rakyat terbatas infomasi. Tidak semua rakyat dapat melihat iklan Public Service Announcer (PSA) yang dilakukan pemerintah di televisi, tetapi rakyat hanya butuh pencerdasan secara komprehensif. Dan Apabila permasalahannya adalah pergeseran ideologi tentu ini menjadi krisis kepemimpinan bangsa saat ini yang tidak lagi memiliki integritas tinggi. Betapa ruginya bangsa ini memiliki wakil-wakil rakyat bertopengkan utusan suara rakyat.

TERKIKISNYA MENTAL DEMOKRATIS BANGSA INDONESIA

Hati siapa yang tak tertekan rasa iba dan terkikis ketika melihat keadaan bangsa ini. Bangsa yang mendapat nobel perdamaian serta acungan jempol dari presiden Amerika Serikat, Bush dengan predikat sebagai negara yang lancar menyelenggarakan pemilihan umum pertama dengan menggunakan sistem pemilihan langsung dari rakyat. Benar-benar dari rakyat. Jika kita mengingat beberapa tahun yang lalu. Keadaan perpolitikan di Indonesia mengalami diintegrasi yang cepat. Ada kalangan yang mengatakan fase yang dialami Indonesia adalah Revolusi. Namun ada yang berkata hanya perubahan ” tanggung “, sebab sampai detik ini belum ada akar permasalahan yang ‘dibasmi’ sehingga tidak menyisakan kerusakan lainnya.

Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba menerka sejarah perubahan perpoltikan di Indonesia. Dimulai dengan sebuah keinginan besar dari adanya kemerdekaan. Merdeka dengan arti sempit, yakni bebas memperoleh pendidikan sebuah organisasi Boediotomo memberikan semangat baru baru kebangsaan yang memacu adrenalin pemuda saat itu, untuk senantiasa mengecam pendidikan yang sifatnya kerakyatan. Kemudian organisasi berhasil menjadi stimulus para pemuda Indonesia ketika itu, dan muculan organisasi lain seperti Sarekat Islam, Sarekat dagang Islan, dan yang paling penting adalah Taman Siswa. Dari organisasi itu semua, timbula amarah yang memuncak ketika pergerakan pemuda berubah menjadi politis yang sarat dengan pembebasan diri menuju merdeka secara de jure, sebagai negara yang bebas dari negara manapun. Bahkan perjuangan tersebut tidak luput dari pertumpahan darah yang sudah menjadi santapan pagi para media untuk menyebarkan propaganda kemerdekaan saat itu. Tepat di waktu yang diarasa tepat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di kepemimpinan Soekarno lah, mulai dikenal istilah landasan negara serta lambang negara. Semua pemilaian tersebut mengindikasikan identitas negara. Negara yang berdaulat dan negara yang mandiri.

Sistem politik ditunjukan dengan bagaimana sang pemimpin mempraktekan keliahaian dalam membenahi kondisi negara. Jika kita mengenal istilah kerakyatan, Ya sudah barang tentu Soekarno lah otaknya. Hanya saja, pemilihan umum ( Pemilu ) dalam masa itu berakhir dengan aklamasi. Guncangan kemudian terjadi di saat malari. Tokoh mendiang Soeharto mucul sebagai perwira yang kokoh dan tangguh dalam mengatasi permsalahan bangsa. Hingga akhirnya ia tumbuh menjadi tokoh yang disegani dan akhirnya proses pemilihan pun pindah ke dirinya. Benar-benar disegani, makanya tidak heran jika ia ‘ melakukan pembenahan ” untuk negara ini selama tiga puluh dua tahun lamanya.Proses pemilihan Umum sudah mulai dikembangkan melalui pemilihan yang diwakilkan kepada infrastuktur negara yaitu Partai Politik. Hanya saja, optimalisasi pemilihan umum tersebut tidak transparant, hal tersebut ditunjukan dengan adanya pemenang pemilu dengan partai 4L ( Lu Lagi Lu lagi ). Eufaria kemarahan masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa memuncak, hingga akhirnya mendobrak untuk menurunkan Soeharto dengan cara memaksa ” mengundurkan diri “. Tuntutan itu, dilatarbelakangi oleh adanya kondisi perekonomian yang semakin hari semkain memburuk, kemudia disebut dengan istilah krisis moneter.

PASCA REFORMASI

Tuntutan mahasiswa mendesak agar Indonesia segera melakuka reformasi. Tentu masih ingat dalam ingatan kita, proses menuju reformasi itu tidaklah mudah. Tentu selalu harus ada pertumpahan dara dan memakan korban yang tidak sedikit. Segerombolan mahasiswa masuk dan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sambil membawa misi agar Majelis Perwakilan Rakyat senantiasa menurunkan Soeharto. Hingga Reformasi itu pun terjadi. Reformasi yang digalakkan, kini masih diwariskan oleh para kaum intelektual muda bernama mahasiswa.

Banyak mahasiswa yang masih berteriak ” REFORMASI ” ketika mereka turun aksi ke jalan, pasca moment itu. Pertanyaan mendasar, apakah ada yang salah dengan status reformsi Indonesia saat ini?

sebuah catatan besar ketika kita memahami arti reformasi adalah, adanya perubahan struktur maupun sistem. Hasil dari teriakan reformasi tadi membuahkan hasil yakni dengan adanya pemilihan umu ( pemilu ) secara terbuka dan langsung, dimana sebuah pemilu yang terbuka dan langsung adalah ciri dari sebuah negara bertingkatkan demokrasi. Maka tidak heran jika Indonesia mendapat penghargaan dari pemerintah Internasional untuk memuji proses pemilu secara langsung.

DEMOKRATIS YANG MERANGKAK

Perlu kita ketahui, perkembangan asas demokrasi yang selalu menjadi jargon kuat saat ini, faktnya harus tercoreng malu di depan khalayak. Mulai dari kelakuan menyamapikan pendapat di rumah rakyat yang ” semrawut” bahkan sering terjadi adegan pertunjukan ‘tarik urat’ di layar televisi.

Apakah seperti ini Indonesia negara yang bangga dengan jargon ‘ DEMOKRASI’ nya??

kita bisa lihat ambil sample di proses pemecahan kasus Century. Hasil Panitia Khusus ( Pansus ) yang menyimpulkan adanya kesalahan dalam prosedur bailout, ternyata tidak diterima secara ksatria oleh anggota legislatif yang kalah dalam perhitungan suara.

Dampak itu terlihat dari ketidak ikut sertanya dalam menyampaikan Hak Menyatakan pendapat. Kondisi terkahir masih ada 106 jumlah anggota dewan yang menyatakan pendapat mereka. Selebihnya ada yang masih berpikir, ada juga yang lari dalam hal tersebut. Memang sih, dalam kenyataanya tidak ada hirarki dalam menggunaan hak istimewa yang diberikan konstitusi kepada anggota dewan. Hak istimewa tersebut yakni, Hak Angket, Hak Interplasi, dan Hak Menyatakan Pendapat. Kondisi lah yang mendukung perubahan hirarki tersebut.Akan tetapi, kondisi yang seperti apakah yang menentukan seorang dewan tidak menyatakan pendapatnya??.

alih-alih dengan alasan mereka masih konsisten dengan pilihan suara untuk memelih opsi A, yakni ” tidak ada masalah atau kesalahan dalam prosedur kebijakan bailot “.

Analisisnya adalah, memang konsistensi itu perlu, hanya saja, keputusan yang sudah di ‘ ketuk palu ‘ haruslah dilaksanakan dengan sebijak mungkin.Kondisi rumah rakyat saja sudah tidak mencermikan demokrasi, apalagi masyarakatnya. Maka tidak heran jika kondisi perpecahan adu domba masih saja terjadi di Indonesia.

Bangsa besar adalah bangsa yang berdiri dengan filosofi dan hasrat yang tumbuh dari dalam dirinya. Ibarat bangunan yang terlihat di dalamnya seperti bangunan indah dengan berwarna-warni cerah, tetapi ternyata dalamnya bangunan itu berkomposisikan bahan bangunan yang berkualitas rendah. Akankah negara Indonesia akan tetap diam dalam sunyi ketidakberdayaanya?. pertanyaan itu hanya dapat dijawab mulai dari hati nuarani kita semua.

By alwayskantry009 Posted in Politics

Antara Kiamat atau Tidak di Tahun 2012

Lima menit yang lalu saya mencoba membuka beberapa email yang saya dapar dari milis Forum Indonesia Muda ( FIM ). Dari beberapa isi milist tersbeut, ada satu point yang menggugah selera untuk dicerna lebih dalam. Ketika dibaca, info tersebut mengenai ramalan kiamat yang akan terjadi pada bulan 2012. Untuk lebih lanjut silahkan klik situs ini.

Sedih memang semula, isu yang dilemparkan akan kiamat yang akan terjadi dua tahun lagi benar-benar bias. bahwasanya, setiap pakar-pakar spiritual dimulai dari berjenis apapun, mengatakan bahwa penerawangan di tahun 2012 terlihat gelap dan hancur. Selain itu, ramalan suku maya yang heboh menjadi panduan akhir dari hancurnya alam semesta ini sering menuai banyak ketakutan di setiap kalangan. Tidal lagi ketika muncul film box office yang berjudulkan 2012, yang mengisahkan hancurnya bumi oleh bencana alam. Dan masih banyak lagi.

You Guys, dalam setiap pewacanaan tentang kiamat di tahun 2012 itu bersifat bias. Hal tersebut karena secara ketidak singkronan yang membuahkan inkonsistensi antara harfiah dengan penafsiran. Akhirnya terjadi salah persepsi yang kemudian menghasilkan dampak yang merubah pola nalaritas manusia, seperti rasa takut yang tidak semestinya dan sugesti berlebihan. Harfiah Kiamat itu sendiri adalah hancurnya Bumi dan alam semesta hingga pada partikel kecil. Hancur disini benar-benar binasa. Tidak ada satu pun nyawa yang dapat selamat dari kehancuran itu dan tentu bumi akan menjadi kosong, hancur, bahkan kehidupan. Kehidupan selanjutnya ialah bukan lagi kehidupan di bumi, tetapi kehidupan nyata kita sebagai makhluk Tuhan YME. Akan tetapi dalam ramalan-ramalan itu, dikatakan bahwa pada tahun 2012 akan terjadi kiamat yang dimulai dengan gempa bumi hebat yang memakan banyak nyawa manusia, tsunami yang dasyat, terjadinya tabrakan matahari, dan fenomena alam lainnya.

You Guys, bencana alam yang disebutkan sebelumnya ialah fenomena yang sudah terjadi di hari-hari yang lalu. Gempa Bumi di Chili, tsunami di Aceh, apakah tidak merebut nyawa?. sudah pasti iya. Tetapi yang berbeda ialah bencana alam itu biasa disebut sebagai pengingat manusia yang masih hidup. Dalam Islam, disebutkan kiamat Sugro ( Kiamat kecil ). Kiamat kecil ini bisa dikatagorikan tidak hanya bencana alam, tetapi kematian, dan kecelakaan. Sedangkan kiamat kubra ( kiamat besar ) hanya rahasia Tuhan lah tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan kiamat itu hadir.

Mengapa Harus 2012?

itulah yang menjadi perbincangan hangat sehingga timbul waca akan terjadi kiamat di tahun itu. Dalam informasi yang saya share tadi terlihat jelas bahwa akan ada badai matahari. Dan puncaknya ialah di tahun 2012. Ternyata setelah di kroscek, badai matahari itu sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi?, masih ada kehidupan hingga saat ini kan??.

You Guys, banyak hal yang bisa kita ambil dari isu-isu yang beredar saat ini. Manusia langsung panik ketika ada rumor kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Kita bisa menilai bahwa manusia dengan cepatnya terbawa arus informasi yang terbilang terpotong. Itu artinya, bahwa pada dasarnya manusia lupa bahkan tidak siap datangnya hari kiamat itu benar-benar terjadi.

Jadi apa yang kita takutkan ketika manusia sudah siap dengan kematain?. Yuk, kita merubah diri kita saat ini, esok dan selamanya. Walaupun manusia selalu memiliki kesalahan, tapi tisak salahnya kita juga pasti memiliki untuk memperbaiki kesalahan.

_Untuk Hidup Lebih Baik _

By alwayskantry009 Posted in Politics

Strategi

Srategi Kementerian Koordinator Kesra
Untuk terselenggaranya kegiatan koordinasi, dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serata pelaksanaannya, maka strategi bidang kesejahtraan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi

Sesuai tugas dan fungsi kementerian koordinator, maka kegiatan koordinasimerupakan kegiatan inti yang dilaksanakan. Kegiatan koordinasi harus bersifat aktif dan tidak menunggu. Oleh karena itu, untuk terwujudnya sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat, maka koordinasi mutlak perlu dilakukan.

2. Sosialisasi

Agar seluruh program kesejahtraan rakyat dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh instansi dan pejabat terkait serta anggota masyarakat, maka kegiatan sosialisasi perlu diselenggarakan. Kegiatan sosialisasi terhadap programkesejahtraan rakyat inidiselenggarakan bukan hanya agar diketahui dan dipahami namun dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya dengan sector lain serta diharapkan dalam pelaksanaannya program-program masing-masing sector saling mendukung sehinggadapat mewujudkan adanya Indonesia yang sejahtra, maju dan mandiri sebagaimana diharapkan.Disisi lain kegiatan sosialisasi inidiselenggarakan untuk mendapatkan suatu persepsi yang sama sehingga masing-masing komponen baik instansi lain maupun masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

3. Pembentukkan Kelompok Kerja

Keberadaan kelompok kerja pada hakekatnya adalah membantu dalam proses kegiatan pembangunan kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka terselenggaranya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyiapan dan penyusunan kebujakan serta pelaksanaannya dibidang kesejahtraan rakyat, maka pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai komponen sangat diperlukan. Disamping itu, kelompok kerja juga merupakan suatu forum untuk saling memberikan informasi sehingga diperoleh suatu persamaan persepsi yang dapat melancarkan terwujudkan kesejahtraan rakyat.

4. Kemitraan

Agar koordinasi berjalan dengan baik, diperlukan kemitraan dengan sesama departemen/kementerian lainnya sehingga terjadi sinergi karena saling mengisi atas kekurangan masing-masing. Karena tidak ada satu departemen/kemerterian-pun yang dapat mencapai tujuannya tanpa mengikutsertakan dan bekerjasama dengan instansi lain. Secara langsung atau tidak langsung semua departemen/kementerian pada kenyataannya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kemitraan yang didasari dengan prinsip saling menguntungkan merupakan strategi yang penting untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk memperluas kemitraan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, maka keberadaan jaringan kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

5. Pengkajian

Kegiatan pengkajian dapat dilakukan dengan menganalisis hasil pelaksanaan atau kebijakan serta melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang diselenggarakan sebagai bahan untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahtraan rakyat, maka kegiatan pengkajian merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan.

6. Advokasi

Bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan strategi yang hany disusun oleh kalangan internal, tanpa melibatkan pihak eksternal maka kebijakan dan strategi belum sempurna. Oleh karena itu kegiatan advokasi dalam bentuk pemberian masukan, arahan, penyamaan persepsi, kesepakatan atau pembimbingan perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan setiap departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang kesejahtraan Rakyat.

7. Monitoring, evaluasi, dan pengkajian

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh masukan atau informasi yang sebenarnya tentang pelaksanaan program atau kegiatan ditingkat lapangan. Sehingga dengan diketahui hasil melalui monitoring maupun evaluasi, maka akan mempermudah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut.

8. Fasilitas

Agar kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan kemudahan ataupun pelayanan terhadap program yang diselenggarakan oleh departemen/kementerian/instansi terkait. Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan yang arif agar tidak terkesan ataudianggap mengintervensi tugas-tugas departemen/kementerian/instansi yang dikoordinasikan.

9. Data dan Informasi

Untuk dapat menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi sehingga pelaksanaan program ditingkat lapangan berjalan sebagaiman yang diharapkan, maka departemen/kementerian yang dikoordinasikan harus mempunyai persepsi yang sama tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan persepsi yang sama dimaksud diperlukan suatu data dan informasi dari seluruh program kesejahtraan rakyat yang sedang dan akan diselenggarakan. Data dan informasi tersebut dikomunikasikan melalui berbagai kesempatan dan forum yang ada.

10. Pemberdayaan

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi maka seluruh departemen/kementerian perlu didorong untuk meningkatkan kinerja di seluruh jajarannya dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kesejahtraan rakyat. Mendorong kepada seluruh departemen/kementerian untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan secara internal penyelenggaraan program dilingkungannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih,baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaannya dilapangan, disampinmg itu untuk memberikan kelekuasaan nam,un terkendali dalam pelaksanaan program-program yang menjadi kebijakannya.

11. Desentralisasi

Dalam kaitannya dengan azas desentralisasi yang dicanangkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, koordinasi yang perlu dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyat terhadap instansi terkait adalah senantiasa mengarahkan jajaran instansi teknis dalam merumuskan kebijaksanaan agar selalu memperhatikan rambu-rambu tugas instansi pusat yang lebih bertumpu pada perumusan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM).

12. Fokus

Agar suatu program pembangunan kesejahtraan rakyat dapat berhasil secara efektif dan efisien, maka dalam pemilihan dan pelaksanaanya harus difokuskan. Memprioritaskan atau mendahulukan diantara berbagai program yang ada perlu dilakukan sehingga diharapkan dapat dicapai suatu hasil yang optimal. Memfokuskan suatu program dinaksudkan untuk mengkonsentrasikan pengelolaan, dana, daya, dan sarana yang ada.

Info :

http://www.menkokesra.go.id/content/view/16/36/

By alwayskantry009 Posted in Politics

Program Indonesia Sehat 2010 Dinilai Gagal

KESRA– 23 OKTOBER Pencanangan program Indonesia Sehat 2010 dinilai telah mengalami kegagalan. Pasalnya, perubahan iklim global telah memengaruhi munculnya mikrobiologi baru yang dapat membawa penyakit degeneratif.

Hal tersebut dikatakan Ahli Biologi Molekul Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prof M Nurhalim Shahib seusai mendampingi Deputi Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Hendri Bastaman pada seminar nasional Perubahan Iklim: Tantangan dalam Pengembangan dan Penerapan IPTEKS untuk Pembangunan Nasional, di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (22/10).

Nurhalim mengatakan sebelum tahun 2000, pemerintah telah mencanangkan strategi kesehatan nasional melalui pencegahan penyakit tuberkolosis, polio dan lepra. “Melihat kondisi masyarakat di sebagian daerah di Jabar, Jatim dan NTT, yang masih mengalami tuberkolosis, lepra, dan gizi buruk, diperlukan suatu evaluasi kembali,” katanya.

Ia menjelaskan ketidakseriusan dalam menanggulangi berbagai penyakit akan berimbas terhadap penyakit degeratif. “Pascatahun 2000-an, terdapat beberapa kasus penyakit, di antaranya AIDS/HIV, flu burung, busung lapar serta penyakit infeksi lainnya. Melihat kondisi tersebut, belum tentu program Indonesia Sehat 2010 akan terealisasi,” paparnya.

Menurutnya, penyelesaian masalah sebelum tahun 2000 pun masih terlihat tidak tuntas sehingga terakumulasi dan tercuat beberapa tahun kemudian. “Bila berbagai strategi 2010 telah berhasil, tidak menutup kemungkinan program selanjutnya akan berjalan. Meski demikian, belumlah menjamin untuk masyarakat menjadi sehat pada 2020,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan eksploitasi sumber daya alam telah memengaruhi rehabilitasi lingkungan sehingga mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun. “Bila daya dukung itu menurun, akan berakibat fatal bagi berbagai penyakit defisiensi untuk terus berkembang (infeksi dan degeneratif),” gumamnya.

Untuk itu, tuturnya, sistem kesehatan nasional (SKN) harus memberikan perspektif secara luas untuk meningkatkan sumber daya kesehatan, pembangunan kesehatan, upaya kesehatan, manejemen kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. “Hal-hal ini harus diterapkan karena SKN sangat berkaitan dengan pembangunan SDM,” pungkasnya.

Nurhalim juga memaparkan untuk menyukseskan program pemerintah itu, perlu dikembangkan ilmu pengetahuan berbasis bioteknologi. “Kasus flu burung di China yang terimbas hingga ke Indonesia, misalnya, diakibatkan karena iptek kita masih kurang,” cetusnya.

Bila bioteknologi sudah tercukupi, katanya, sekaligus bisa mendapatkan vaksin untuk mencegah mikroorganisme, virus yang masuk dapat ditanggulangi. “Sebetulnya, yang dibutuhkan di negara kita yaitu pengembangan vaksin untuk mencegah virus yang masuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurhalim menuturkan diperlukan strategi secara komprehensif agar bisa menyukseskan program Indonesia Sehat 2010 ataupun 2020. “Strategi harus dirubah secara komprehensif, data statistik harus diselesaikan dengan proses ilmiah yang sistematis. Jadi, tidak bisa data ilmiah itu dijadikan kesimpulan. Haruslah ditunjang dengan riset yang handal,” pungkasnya. (mo/hr)

Kutipan : http://www.menkokesra.go.id/content/view/9517/39/

PERKEMBANGAN KASUS BANK CENTURY

Agenda besar pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menghadapi tantangan besar terkait kasus Bank Century. Hal ini disebabkan kasus century melibatkan tokoh penting di pemerintahan, sektor keuangan dan jajaran penegak hukum. Agenda pemberantasan korupsi adalah bagian terpenting dari agenda reformasi 1998 yang sampai hari ini belum terlihat titik terang perbaikannya. Inilah alasan kenapa kita, mahasiswa tidak boleh tinggal diam dan menunggu kehancuran bangsa ini disebabkan praktek korupsi yang semakin menggila!

MEKANISME HUKUM DAN MEKANISME POLITIK
Kasus Bank Century telah menjadi polemik besar bangsa saat ini, ditengah geramnya bangsa Indonesia terhadap praktek korupsi yang telah melenyapkan uang para pembayar pajak, tiba-tiba dengan mudahnya Rapat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) menetapkan kebijakan Bailout Bank Century yang mengizinkan LPS menggelontorkan 6.7 triliun rupiah, uang yang berasal dari para pembayar pajak, tanpa disertai prinsip-prinsip objektivitas yang patut.
Dalam catatan Laporan BPK, Ditetapkannya Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik tidak memiliki kriteria terukur (Hal 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century BPK RI 20 November 2009). Bahkan hal ini diakui sendiri oleh Boediono, saat itu adalah Gubernur BI yang terdesak dalam rapat KSSK (21 November 2008), ketika ketidaksetujuan terhadap asumsi BI mengemuka, “Sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan resiko sistemik atau tidak karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan cost/biaya [penyelematan century]…… Mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik mengambil kebijakan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan….. Keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore [ini]…..” (Notulen Rapat Konsultasi KSSK, 21 November 2008 seperti dikutip dalam Ringkasan Eksekutif BPK RI atas Kasus Bank Century, 20 November 2009)
Sangat wajar kemudian bila masyarakat mendesak KPK dan Parlemen untuk mengusut kasus bank century ini, mengingat dana untuk bailout tersebut didasarkan pada asumsi subjektif tanpa didukung data-data valid yang menyakinkan.
KPK telah memulai pengusutan kasus bank century dengan mendalami 9 temuan BPK, namun gerak KPK sangat tergantung pada data PPATK tentang dana masuk dan keluar bank Century. Penghilangan data-data transaksi keuangan dapat dengan mudah terjadi ketika komitmen pemberantasan korupsi di tubuh PPATK sendiri dipertanyakan. Untuk mengingatkan kita, PPATK adalah lembaga financial intelligence unit yang dapat menelusuri aliran dana perbankan dan transaksi keuangan lainnya yang terjadi di Indonesia. Kekuatan PPATK adalah kemampuannya untuk mengakses data transaksi yang paling rahasia sekalipun. Karena itu PPATK harus mendapatkan pengawalan yang baik oleh kelompok civil society dan akademia bila menginginkan kasus century ini terkuak dengan transparan.

PANSUS CENTURY
Mekanisme politik juga telah dijalankan para politisi di parlemen, walaupun lahirnya angket Century atas inisiatif kelompok oposisi parlemen (PDIP, Hanura dan Gerinda) akan tetapi partai lainpun pun ikut mengamininya. Masyarakat akan melihat apakah pansus ini digunakan untuk mencari kebenaran atau sekedar transaksi politik. Harapan kita semua, para wakil rakyat menjalankan janjinya dalam kampanye legislatif silam yaitu komitmen memberantas korupsi diseluruh lini kehidupan termasuk disektor perbankan dan keuangan.
Wewenang Pansus
Panitia khusus (Pansus) Bank Century terdiri dari 30 orang anggota yang disusun berdasarkan proporsionalitas (persentasi jumlah anggota asal fraksi) sehingga FPD dan FPG memperoleh jumlah anggota terbanyak masing-masing 8 orang (27%) dan 6 orang (20%), diikuti PDIP 5 orang (17%), PKS 3 orang (10%), PAN 2 orang (6.7%), PKS 2 orang (6.7%), PPP 2 orang (6.7%), Hanura 1 orang (3.3%) dan Gerindra 1 orang (3.3%). Dalam tata tertib DPR disebutkan bahwa panitia pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu (pencarian fakta) dalam jangka waktu tertentu (dua bulan sampai Februari 2010) yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh badan musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. (dpr.go.id)

Metodologi Kerja Pansus
Pansus Century menyepakati metodologi pemanggilan ahli dalam pengusutan skandal Century. Pansus mengelompokkan 9 kategori ahli yang akan dipanggil. Nama-nama dalam 9 kategori itu bisa diubah sewaktu-waktu di tengah perjalanan pengusutan perkara. Meraka adalah jajaran pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI Boediono, Mantan Kabeskrim Mabes Polri Susno Duadji, Menkeu Sri Mulyani dalam kapasitas Ketua KSSK saat peristiwa bail out Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, Pejabat dan jajaran LPS, Direksi Bank Century dan Bank Mutiara, Deposan atau nasabah Bank Century atau masyarakat yang berkaitan dengan Century, Mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai ahli yang berkaitan dan dianggap tahu tentang persoalan Century, Ahli perbankan, hukum, atau ahli auditor, dan Kesembilan, pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk menunjang pengusutan ini.
(Dari Berbagai Sumber)