Akankah Kasus Century Terbongkar?

Masyarakat boleh berbangga karena hipotesis KPK juga ada “setan korupsinya” terbantahkan dengan berhentinya kriminalisasi KPK dan kembalinya pimpinan KPK dengan 4 formasi awal sebelumnya (Bibit, Chandra, Yasin, Haryono) meskipun ketua lama KPK antasari merupakan anomali dari pimpinan KPK lainnya. Beruntunglah masyarakat Indonesia karena masih memiliki Tumpak Hatorangan Panggabean yang kini menjadi plt ketua KPK menggantikan Antasari.
Meskipun demikian, belumlah terdapat jaminan bahwa agenda pemberantasan korupsi akan terselesaikan dengan kembalinya pimpinan KPK, Bibit dan Chandra. Setidaknya kasus century akan menjadi batu loncatan bagi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi, apakah kasus yang melibatkan banyak pihak ini akan diselesaikan dengan mekanisme hukum yang transparan ataupun sebaliknya.
KPK dan Kasus Century
Walaupun KPK cukup terlambat dalam menangani Kasus Bank Century pada akhirnya KPK telah membentuk tim khusus yang mulai pada Rabu, 16 Desember 2009 bekerja untuk mendalami pidana korupsi skandal century. KPK telah melakukan pengkajian terhadap audit BPK dan menemukan Sembilan pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai:
1. Pidana Perbankan
2. Pidana Pencucian Uang
3. Pidana korupsi
4. Pelanggaran Administrasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan hasil audit akhir atas kasus Bank Century, menyatakan, pengucuran dana bantuan terhadap Bank Century tidak memiliki dasar hukum bahkan dalam audit tersebut disinyalir telah terjadi suatu pelanggaran, di mana SSB macet, dinilai lancar , termasuk pelangggaran-pelanggaran pada waktu proses merger dan pengawasan Bank Century (BC) oleh Bank Indonesia (BI). Demikian penjelasan Ketua BPK Hadi Purnomo dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin (23/11) pagi.
Pelanggaran berikutnya, ketika dalam proses akuisisi dan merger Bank Century, BI bersikap tidak tegas dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri, BI pun dinilai tidak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BC selama 2005-2008, disitu BI tidak menempatkan BC sebagai bank dalam pengawasan khusus, meskipun CAR BC telah negatif, 132,5 persen. BI pun tidak menerapkan sanksi pidana atas pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
Berkaitan dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan CAR agar BC dapat memperoleh FPJP. Itu terlihat pada saat pemberian fasilitas, CAR BC sebenarnya sudah negatif 3,53 persen. Itu pada akhir Oktober 2008.Dan ini sudah memenuhi kriteria kriminalisasi penyalah gunaan jabatan & keuangan negara..Hal ini melanggar ketentuan PBI (Peraturan BI) nomor 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat FPJP dengan CAR positif. Selain itu, jaminan FPJP yan diperjanjikan hanya berkisar 83 persen. Itu pun melanggar ketentuan PBI 10/30/PBI/2008 yang menyebutkan bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150 persen dari plafon FPJP.

Jenis Kategori Pelanggaran Kasus Bank Century Sumber: Kompilasi Audit BPK
1. Pidana Perbankan
a. Pelanggaran BMPK (batas maksimum pemberian kredit) Century yang dibiarkan oleh pengawas Bank (BI)
b. Kepemilikan Surat-Surat Berharga fiktif (tidak berkualitas)
c. Kesengajaan BI tidak memberikan data akurat kepada KSSK dalam rapat pengambilan kebijakan Bailout
d. Informasi tidak benar tentang pengakuan kerugian (PPAP) oleh Century
2. Pidana Pencucian Uang
a. Pemecahan deposito milik Boedi Sampoerna masing2 Rp. 2 Miliyar oleh pemilik Century dengan tujuan menguntungkan nasabah besar
3. Pidana korupsi
a. Pencarian dana Bailout tahap kedua oleh LPS melanggar ketentuan LPS NO.3/LPS/2008 sebesar Rp. 2.2 triliun
b. Dugaan dana bailout digunakan untuk kampanye pilpres 2009 lalu
4. Pelanggaran Administrasi
a. Pemberian izin merger bank century oleh rapat dewan gubernur BI padahal pemilik tidak pernah melaporkan keuangan 3 tahun terakhirnya
b. Pemberian fasilitas FPJP oleh BI sementara kecukupan modal century dibawah ketentuan (negatif)

Proses Hukum KPK
Mekanisme hukum akan berlangsung selama 6 bulan kedepan (Des-Mei 2010), fasa rentan dalam proses ini adalah ketersedian data dan alat bukti, bila bukti yang diperoleh KPK tidak lengkap atau telah dihilangkan dalam PPATK maka proses hukum akan terhenti dan kasus ini akan terkubur selamanya. Penting bagi gerakan anti korupsi mengawal KPK, PPATK, termasuk kejaksaan dan polisi untuk menjalankan perannya dengan baik. Political will dari Pemerintahan juga diperlukan demi pemberantasan korupsi dalam kasus bank Century ini.
Maka apa yang bisa kita lakukan MAHASISWA????

Iklan

TUGAS ANGKET CENTURY

Pertama, mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan terkait keputusan untuk pencairan dana talangan Rp 6,7 trliliun. Adakah indikasi pelanggaran UU selain pidana maupun perdata?
Kedua, mengetahui secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan talangan Bank Century, termasuk kenapa bisa terjadi perubahan peraturan BI secara mendadak dan dugaan keterlibatan Kepala Bareskrim Polri dalam pencairan dana Bank Century serta kemungkinan terjadinya konspirasi antara pemegang saham Bank Century dengan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.
Ketiga, menyelidiki kemana sajakah aliran dana Bank Century mengingat sebagian dana tersebut oleh Direksi justru ditanamkan dalam surat utang negara dan dicairkan bagi nasabah besar sementara kepentingan nasabah kecil diabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu untuk politik misalnya?
Keempat, menyelidiki kenapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,7 triliun bagi Bank Century padahal Bank Century adalah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah bahkan pada saat menerima pada status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa bank itu patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistematik bagi perbankan Indonesia seluruhnya?
Kelima, mengetahui sebesar apakah kerugian negara sebenarnya yang ditimbulkan kasus bailout Bank Century. (KOMPASIANA.COM)
TAHUKAH ANDA????
Ketua Pansus Century, Idrus Marham dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam voting (19 suara dari 30 Suara). Berikut adalah analisa asal suara para pimpinan pansus century
Asal Suara Idrus M(Sekjen Golkar) Gayus L (PDIP) Mahfudz S(PKS) Yahya S(Demokrat) Total Suara
FPD 7 0 0 1 8
FPG 6 0 0 0 6
FPDIP 0 5 0 0 5
FKS 0 0 3 0 3
PAN 2 0 0 0 2
PKB 2 0 0 0 2
PPP 2 0 0 0 2
Hanura 0 1 0 0 1
Gerinda 0 1 0 0 1
Total Suara 19 7 3 1 30

Dalam table diatas, sangat terlihat jelas bahwa ketua Idrus Marham adalah hasil kompromi antara Golkar dan Demokrat serta partai koalisi pemerintahan lainnya selain PKS. Mahfudz Shidiq mencoba menjadi jalan tengah antara koalisi dan oposisi, walaupun kemudian Mahfudz didukung hanya dari anggota pansus PKS saja. Sementara Gayus didukung penuh oleh oposisi pemerintahan dari PDIP, Hanura dan Gerindra. Yang sangat ironis adalah Yahya Sacawiria (Demokrat) tidak mendapat suara partai Demokrat sendiri, selain satu suara yang diduga hak suara dari yahya sendiri. Dari pemilihan pimpinan pansus ini, Demokrat merasa penting untuk mendukung Golkar sehingga bersama golkar, PD merasa aman terkait kepentingan politiknya. (HASIL ANALISIS)

30 ANGGOTA PANSUS CENTURY
Fraksi Partai Demokrat= 8 orang
1. Anas Urbaningrum
2. Yahya Sacawiria
3. Benny K. Harman
4. Achsanul Qosasi
5. Radityo Gambiro
6. I Wayan Gunastra
7. Agus Hermanto
8. Ruhut Sitompul
Fraksi Partai Golkar = 6 orang
1. Idrus Marham
2. Ade Komaruddin
3. Ibnu Munzir
4. Bambang Soesatyo
5. Melkiyas Mekeng
6. Agung Gunanjar
Fraksi PDIP = 5 orang
1. Maruarar Sirait
2. Eva Kusuma Sundari
3. Ganjar Pranowo
4. Hendrawan Supratikno
5. Gayus Lumbuun
Fraksi PKS = 3 orang
1. Andi Rahmat
2. Mahfudz Siddik
3. Fahri Hamzah
Fraksi PAN = 2 orang
1. Asman Abnur
2. Tjatur Sapto Edy
Fraksi PKB= 2 orang
1. Anna Mu`awanah
2. Marwan Ja`far
Fraksi PPP = 2 orang
1. Romahurmuziy
2. Ahmad Yani
Fraksi Hanura= 1 orang
1. Akbar Faisal
Fraksi Gerindra= 1 orang
1. Ahmad Muzani

Dikarenakan Pansus adalah proses politik yang seringkali diselesaikan dengan lobi-lobi kepentingan maka penting bagi gerakan mahasiswa tercerahkan untuk mengawal dan mengkritisinya agar semua proses-proses ini transparan dan objektif sehingga dinilai patut oleh publik. Mari kita kawal pansus untuk agenda pemberantasan korupsi di Indonesia!!!

Apakah Benar Bank Century Berpotensi “Dampak Sistemik”?

Pihak yang bertanggungjawab dalam pengucuran dana kepada BC selalu beralasan bahwa penyelamatkan BC karena bank ini ‘berpotensi sistemik’ dalam merusak sistem perbankan nasional. Karena berpotensi ‘resiko sistemik’ maka negara melalui ini LPS bertanggung jawab untuk menyuntikkan dana 6,7 triliun rupiah ke bank tersebut. Tanpa data yang lengkap, argumen ini saja masih layak diperdebatkan. Dari segi ukuran dan networking, apakah hipotesis bahwa kalau Bank Century tidak diselamatkan (langsung ditutup) akan mengalami kerusakan sistemik?
Fakta : BI Ragu Apa itu Sistemik!
Berdasarkan catatan rapat tanggal 21 November 2008, penyelamatan Bank Century sempat ditolak sejumlah pejabat tinggi Departemen Keuangan yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan Gubernur BI Boediono. Para pejabat Depkeu tersebut mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi dan analisis Bank Indonesia (Boediono) yang menyatakan bahwa persoalan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.
Menanggapi penolakan tersebut, pihak Bank Indonesia sulit untuk mengukur apakah masalah Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik karena hal tersebut merupakan dampak yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur menurut BI hanyalah perkiraan biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan mengingat situasi. Dengan mengingat situasi yang tidak menentu, maka BI melakukan penyelamatan dengan meminimalisasi biaya.
Sumber: Kompas
Bergerak!: Disinilah BI tidak mampu menjelaskan secara ilmiah wajar apa itu sistemik yang dimaksud