Debat Capres-Cawapres 2014 : “Adu Wacana Saja”

 

“Hari ini aku mau pulang cepat. Soalnya malam ini ada debat capres di SCTV”, Ujar salah satu teman kantor ku yang sepertinya sangat antusias dengan acara debat capres yang diselenggarakan ‘independen’ oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mendengar ucapan teman ku itu, aku langsung melirik kalender pengingat yang sudah ku tulis dari jauh hari. Ah, benar saja. Ternyata aku sudah menandakan ‘debat capres’ yang wajib ku tonton. Namun sayang sekali hari itu, aku tidak bisa pulang cepat. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan (red-lembur). Lagipula, ku kira sepertinya jalan Semanggi masih begitu padat oleh mereka yang antusias nonton debat secara langsung di Balai Sarbini, Semanggi Jakarta Selatan. Akhirnya, ku paksakan nonton di kantor di sela-sela kerja lembur ku.

Sebelum debat itu dimulai, aku sudah mengawang dengan intepretasi lebih terhadap kedua calon. Ya, kedua calon. Bukan tendesi kepada satu calon saja. Karena bagi ku, memutuskan untuk memilih di antara dua calon itu saat ini, masih sangat dini. Terlalu dini, untuk menilai capres mana yang terbaik dan pantas dipilih. Euforia pemberitaan kedua calon yang bagi ku sangat tidak berimbang dan obyektif di beberapa media, baik media massa dan media internet nyaris membuat kepala ku pusing, panas dalam, dan membuat mental ku di bawah rata-rata. Sudah barang pasti, kesemua media itu pun ku singkirkan dari referensi memilih.

Tapi tidak untuk debat yang satu ini. Rasanya dirasa perlu ku fokuskan untuk menyimak visi misi, program, dan bagaimana para capres-cawapres membawakan pesan itu dalam sebuah kemasan komunikasi politik. Hipotesis ku menyebutkan bahwa untuk capres cawapres nomor satu, akan begitu sangat apik dalam menyampaikan gagasan, semua kalimat akan terstruktur rapih, serta memberikan aura kewibawaan. Kemudian, hipotesis selanjutnya ialah, untuk calon nomor urut dua. Pasangan itu akan terlihat santai, ceplas ceplos, dan sangat lugas menyampaikan gagasan. Kedua hipotesis itu sungguh mengesankan keunikan dari kedua calon. Terlebih dalam debat tersebut, isu yang digagas adalah “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan Kepastian Hukum”.  Rasa-rasanya ingin sekali sekali menyimak debat itu.

Menit Pertama

Tidak lama tontonan debat itu pun disambut dengan ramai. Terlihat banyak orang yang memadati Balai Sarbini, dan satu lagi yang tidak ketinggalan adalah euforia masyarakat media sosial. Twitter ku sudah mulai penuh dengan berbagai komentar hipotesis atau semacam dukungan kepada salah satu calon. Itu baru dunia media sosial, bahkan media sosial yang sifatnya lebih pribadi, seperti BBM, Whatsapp dan line, topik debat capres-cawapres pun kian heboh. Bagai dua jungkit bertali satu, mata dan tangan kian bekerja sama metransformasikan pikiran. Luar biasa.

Di menit pertama, aku melihat sesuatu yang menarik. Pertama, mata ku tiba-tiba seakan ditarik oleh pemandangan “unik” dari salah satu pasangan capres. Capres nomor urut dua saat itu, memakai jas hitam sangat rapih, begitu juga dengan cawpresnya. Hal ini meruntuhkan sedikit hipotesis ku. Padahal biasanya, beberapa kali kesempatan sosok nomor urut 2 ini terkenal dengan kostum kotak-kotak dan lebih terkesan santai. Aku juga masih ingat, bagaiman nomor urut 2 terlihat tidak serasi dalam hal kostum pakaian. Capres menggunakan kemeja kotak-kotak sedang cawapres menggunakan kemeja putih. Dua hal yang kontras berbeda. Tapi malam itu begitu kompak. Dengan rambut klimis belah pinggir, capres cawapres terlihat parlente. Wajah kaku terlihat pada sang capres. Bahkan ada yang membuat mendecak kagum, “Ada strategi di menit pertama”. Sebuah kertas putih terlihat menonjol di salah satu sisi tepi jas hitam sang capres nomor urut 2. Bagiku itu strategi. Entahlah apakah itu strategi atau tidak menurut tim suksesnya. Namun, jika diperhatikan ternyata, respon masyarakat luar biasa menyoroti hal itu. Itu terlihat pada diskusi forum Whatsapp dan twitter. Ada yang menertawai, ada juga yang hanya menuai tanda tanya besar. Yang pasti, fenomena itu berhasil membuat persepsi di menit pertama, sebagai daya tarik penonton.

Debat pun dimulai, aku melihat capres cawapres nomor urut 1 yang seperti biasa tampil rapih. Kemeja panjang berwarna putih beserta peci hitam dan gambar garuda merah di dada sebelah kanan, seolah menunjukkan citra kebangsaan Indonesia. Tetapi sebentar, ketika menjelaskan visi misi sesuai tema, capres nomor urut satu ternyata tidak kalah kaku dengan penampilan nomor urut dua. Gaya bahasa serta intonasi tidak luwes. Sehingga, inti pesan yang disampaikan sulit dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Mudahnya, gaya penyampaian bukan ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat. Banyak istilah melangit seperti, diskriminatif, konstelasi, parameter, eksistensi, dan beberapa istilah langitan. Mungkin bagi kalangan masyarakat lain, bisa menelaah maksud pesan. Sedangkan beberapa yang lain tidak.

Kemudian untuk capres nomor dua, tidak hanya gaya tubuh yang kaku, penyampaian pesan pun senada demikian. Intonasi yang melambat, terkesan mengeja, dan tidak menguasai materi visi dan misi. Walaupun banyak yang mengatakan, ada peningkatan dari capres nomor dua dalam hal berpidato di depan publik. Tetapi mungkin bagi mereka yang pertama kali melihatnya, tentu akan menilai hal yang sama dengan ku.

Lain halnya dengan para capres dari kedua kandidiat, justru kesan berbeda ditimbulkan oleh kandidat cawapres. Baik nomor urut satu dan dua. Masing-masing memiliki gaya penyampaian pesan yang lebih nyaman didengar karena intonasi yang baik, lebih mudah dimengerti, dan lebih santai.

Sesi Tanya Jawab

Moderator, yang kali ini diperankan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada, dengan kakunya mengajukan beberapa pertanyaan yang susai tema. Ia juga mengatakan bahwa semua pertanyaan adalah berasal dari masyarakat, dalam hal ini berasal dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang dihimpun oleh KPU. Skema sesi tanya itu berjalan dengan satu arah. Artinya, moderator bertanya, dan kandidat menjawab.

Capres cawapres nomor dua, mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan. Kebetulan, pertanyaan tersebut adalah, “Bagaimana menurut bapak, mewujudkan kabinet pemerintahan yang bersih dari korupsi?”. 

Kali ini capres nomor dua menjawab dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahkan bersifat teknis. Ada hal yang menarik, menurut mereka dalam kabinet nanti bukan merupakan kesepakatan politik dari partai koalisi. “Yang mendukung kami, baik itu dari partai koalisi ataupun independen, adalah sukarela”. Ujar Yusuf Kalla. Sedangkan dalam penguatan, kadidat ini mendukung sepenuhnya pada sistem penegakkan hukum dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Pertanyaan yang sama juga ditujukan untuk kandidat nomor urut pertama. Capres mengatakan bahwa, korupsi terjadi ditubuh pemerintahan itu dikarenakan kurangnya pendapatan yang mereka dapatkan. Sehingga acap kali mengambil dari anggaran program pemerintah. “Untuk itu, perlu adanya peningkatan dalam hal kesejahteraan SDM sehingga mereka tidak lagi korupsi”, Ujar Prabowo.

Di sesi selanjutnya, pertanyaan mengenai “Bagaimana menjaga kebhineka tunggal ika di negara Indonesia?”. Capres nomor urut satu menjawab, bahwa kebhineka tunggal ika itu adalah mutlak bagi Indonesia. Bahkan itu semua adalah kekayaan Indonesia. “Harus ada pendidikan yang menanamkan bagaimana kebhineka tunggal ika-an itu untuk masyarakat”. Kata Prabowo. Hatta Rajasa, pun menambahkan disisa akhir waktu, “Hidup berbeda adalah bagaimana menjalankan pola hormat menghormati. Semua orang berhak menjalankan peribadatan. Yang mayoritas menjaga minoritas, dan minoritas menghormati mayoritas”.

Harus ku akui jempol dengan perkataan Hatta Rajasa. Bagi ku bhineka tunggal ika bukan mencampur adukkan perbedaan, namun pemaknaan saling menghormati.

Pada kesempatan pertanyaan ini, aku mulai mengernyitkan dahi ketika mencerna makna yang diampaikan dari capres-cawapres nomor urut dua. Capres menjawab pertanyaan, dengan memaparkan sebuah kinerja. Kinerja sebagai kepala daerah, Gubernur Jakarta. “Waktu kami mengangkat lurah susan, itu sudah menunjukkan bahwa kebhineka tunggal ika-an. Walaupun pada saat itu ditentang oleh masyarakat di sana yang berbeda keyakinan. Karena jika SDM nya unggul mengapa tidak”. Seolah tidak sepakat dengan capres-nya, sang cawapres mengatakan hal dengan makna yang berbeda. “Saya sudah banyak menyelesaikan kasus poso, dan daerah konflik. Bagi saya, kebhineka tunggalk ikaan itu adalah keyakinan. Sehingga, diatasi dengan sebuah keyakinan pula”.

Intepretasiku terhadap pernyataan calon nomor dua adalah ketidak sesuaian atas prinsip yang dimiliki. Prinsip capres berbeda dengan wakilnya. Karena, yang satu lebih menunjukkan legitimasi sistem, sedangkan wakilnya, menyatakan sebuah keyakinan. Ini semacam ada dua matahari dalam satu dunia, yang satu terbit dari barat dan yang satu lagi terbit dari timur.

Sesi Debat

Dari sekian rangakian pertanyaan dan jawabannya yang terlontar, aku lebih senang mengamati sesi debat masing-masing calon. Pertanyaan sesiitif pun berkembang menjadi sebuah opini publik atas rumor yang beredar luas mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa capres nomor urut satu.

Capres itu pun menjawab, “Bahwa kejadian kerusuhan semasa tragedi 98 merupakan kejadian yang mencekam. Stabilitas keamanan negara sedang diujung tanduk. Sudah sepatutnya bagi aparat keamanan harus megamankan negara dari orang-orang yang mau membuta rusuh Indonesia”.

Sedangkan, pertanyaan kedua dilontarkan kembali dari cawapres nomor urut dua, “Jadi, menurut bapak, tindakan itu benar atau tidak, menculik para aktivis dan sebagainya?’.

Setelah mendengar tambahan pertanyaan tersebut, capres nomor satu tersulut emosi. “Saya tahu, maksud pak jusuf kalla ini. Maksud bapak, apakah tindaka saya benar atau tidak kan?”. Seluruh penonton balai sarbini pun bertepuk tangan dan beberapa decakan nyinyir terdengar sayuh dari televisi.

“Bagi saya ketika itu adalah, bagaimana mengamankan negara dari orang-orang yang mau membuat kerusuhan dan membuat onar. Jadi kalau mau bertanya apakah saya sudah benar atau tidak menjalankan tindakan, atau bagus atau tidak terhadap tindakan saya, maka tanyakan saja pada atasan saya. Karena saya hanya staf. Dan mengikuti arahan atasan saya”. Tambah Prabowo dengan semangat.

Lagi-lagi penonton pun dibuat bertepuk tangan. Tidak hanya Balai Sarbini, bahkan penonton yang menyaksikan di rumah ikut mengomentari melalui jejaring sosial. Ini menarik. Mengapa, pada saat itu, Prabowo masih di bawah tanggung jawab dari Wiranto. Dan Wiranto, kini merupakan tim sukses dari capres-cawapres nomor urut dua.

Kemudian, pada pertanyaan selanjutnya, giliran kandidat nomor urut satu, bertanya kepada Jokowi, terkait bagaimana memprioritaskan negara-negara yang mau mengajukan perluasan administrasi, baik itu perbaikan infrastruktur suatu wilayah?.

Capres nomor urut dua menjawab, “Perlu ada analsis mendalam, bagaimana pemerintah pusat membantu pemekaran daerah. Kita lihat bagaiamana proyeksi ke depannya terhadap daerah tersebut, jika memang menguntungkan, maka kita bantu. Tapi ingat, bukan keuntungan birokrat, tetapi kepentingan masyarakat. Jika memang bantuan itu bisa memberika dampak untuk masyarakat dan warga, maka pemerintah pusat sudah pasti membantu”

Aku setuju dengan analisis Capres nomor dua. Ada pesan yang ku tancapkan dalam benak, bahwa tidak ada keuntungan politis, tetapi keuntungan bagi masyarakat. Pertanyaan ini, sengaja dilontarkan oleh capres nomor satu, bisa jadi ingin mengorek janji capres nomor dua tentang pemberitaan dan janjinya kepada masyarakat Jakarta, jika dirinya menjadi presiden, maka pembangunan di Jakarta, khususnya MRT bisa dibantu melalui pemerintah pusat.

Tetapi bagi ku, janji capres nomor dua ini, ruang lingkupnya tidak masuk akal. Karena, infrastruktur memang tujuan konektivitas yang ingin nasional capai. Tetapi katgeori seperti apa dan bagaimana itu tidak dijelaskan. Hanya menelisik bagaimana APBN menunjang Jakarta. Ini bisa saja, menjadikan pembangunan diskriminatif, artinya hanya pembangunan terpusat seperti ibu kota, tetapi pembangunan pemerataan tidak terukur.

Keseluruhan rangakain debat itu, ku kira hanyalah debat wacana yang sifatnya tidak terukur. Hanya kualitatif. Ataukah, debat hanya diperuntukan untuk perang gagasan kualitatif. Ku kira, sepertinya keduanya bisa dipadukan. Pemilu sudah kita alami. Artinya, sudah banyak cerita klasik yang selalu kita dapatkan di tengah masa jalannya pemerintahan. Ucapan hanya janji, dan memang ketika berkampanye, hanya janji manis yang menjadi kenangan. Namun pada kenyataannya, hanya manipulasi.

Bukan ingin menunjukkan ironisme terhadap pemilu kali ini. Sekali lagi tidak. Aku masih optimis dengan harapan untuk Indonesia lebih baik. Siapa pun presidennya, pemerintahan ini harus tetap berjalan, bukan?!.

Akan tetapi, sungguh disayangkan acara debat yang berjalan tiga jam itu, hanya wacana sindirian, analogi mikro, dan janji manis. Padahal masyarakat ini membutuhkan bagaimana calon benar-benar mengetahui ‘medan perang’, siapa musuh, siapa kawan. Tidak hanya berhenti di sana, tetapi ada analisis bagaimana peran masyarakat seharusnya, capaian keberhasilan, indikator kegagalan paling fatal menurut para kandidat.

Acara Debat Paling Buruk Dalam Sejarah Pilpres

Pasca acara debat, selain opini terkait gagasan kandidat baik yang pro dan kontra, ternyata ada sekalimat ketidak puasan terkait fungsi moderator. Pertama, moderator dinilai tidak netral. Karena, mengingat salah satu calon presiden merupakan alumni UGM, dan pernah di beberapa pemberitaan, bahwa UGM mendukung capres nomor urut dua.

Tapi bagi ku, siapa pun dan apa pun label instansi pendidikan tidak menjadi masalah, akan tetapi dalam hal ini fungsi ketika sudah menjalankan forum (red-moderator) sudah seharusnya membuat debat kian substansi. Padahal teramat disayangkan moderator yang sudah menguasai isu seperti korupsi dan begitu paham dengan masalah hukum, ternyata tidak merangsang dialektika menjadi berarti.

Aku tidak habis pikir, mengapa KPU membuat bentuk debat seperti ini tanpa ada pihak yang berusaha membuat penilaian terukur. Jika boleh mengingat pada proses pemilihan umum dua periode sebelumnya, debat capres-cawapres jauh lebih berbobot. Semua program dan gagasan kandidat bisa diajukan lebih substansal dan terukur. Sebut saja, seperti Ichsanudin Noorsy yang berperan sebagai panelis ketika itu. Ia berusaha bertanya atas segala permasalahan, yang tidak hanya visiner tetapi juga ia mengajak penonton untuk ikut melihat flash back (kilas balik) track record dalam masalah mikro dan makro. Bagi ku, ini cukup membantu untuk menilai secara obyektif, minimal bisa membuka celah pemikiran untuk menentukan pilihan.

Tidak seperti debat kali ini, pengajuan pertanyaan dari kedua kandidiat pun hanya bersifat sentilan sentilun yang sifatnya normatif dan tidak bisa berkembang. Tentu, setiap calon akan mengajukan pertanyaan yang dapat menjatuhkan lawannya. Karena faktor keterbatasan waktu, maka dicarilah yang sifatnya praduga yang berkembang di masyarakat.

Jadi, apakah sistem debat harus dipertahankan demikian?. Jawabannya, mungkin hanya diri kita yang tahu. Jika kita merasa masih belum bisa menentukan siapa yang harus dipilih, maka acara debat itu, hanya selebrasi demokrasi yang memakan anggaran pemerintah saja. Tetapi jika sudah yakin dalam menentukan pilihan, nanti dulu. Karena masih dini untuk menentukan siapa yang layak harus dipilih. Masih ada tiga tema debat yang akan dilaksanakan.

Saran

Aku yang masih belum puas dengan kognisi yang ku terima pasca debat, masih ber-angan, alangkah baiknya jika ada penyelenggaraan kupas lebih detail terkait visi, misi, program dengan para ahli dan akademisi. Dan itu khusus setiap kandidat. Kemudian puncaknya adalah sesi debat yang bisa dikemas seperti konsep debat kemarin (9/6). Artinya, dalam debat adalah merangsang afeksi penonton untuk memilih, mengapa?. Karena dengan berdebat, seluruh bangsa Indonesia bisa melihat tentang gaya kepemimpinan dari kandidiat, mana yang otoriter, mana yang demokrasi, atau bahkan mana yang tidak konsisten.

Lagi-lagi harus ku ucap, ayo tetap semangat dan optimis dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Walaupun jengah atau bahkan sakit hati, tetapi logika harus tetap meradar. Selalu ku tanamkan prinsip,

Jika Tuhan memberika manusia kesempatan hidup, itu dengan tujuan memberikan kesempatan agar manusia mencari sebuah kebenaran untuk dijalani. Itu sama halnya dengan KPU memberikan masa kampanye capres-cawapres kepada masyarakat, itu dengan tujuan memberikan kesempatan agar masyarakat mencari sebuah kebenaran untuk dipilih.

Adios..

 

 

Iklan

Pemilu 2014 : Penyikapan Terhadap Kepemimpinan Jokowi

Joko Widodo, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ternyata, lebih memilih menjajaki peruntungan menjadi Presiden RI periode 2014-2019. Sikapnya ini, bertolak belakang dengan janji yang pernah ia sampaikan ketika dilantik, bahwa Ia akan sepenuh hati membenahi Jakarta hingga TUNTAS. Mungkin tidak hanya warga Jakarta yang menyaksikan pernyataan itu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui janji suci sang pemimpin rocker pada Pemilukada 2014 DKI Jakarta.

Setelah pengumuman pengajuan Jokowi sebagai calon Presiden RI oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan timbul beberapa opini beredar baik positif atau bahkan negatif. Selain itu, seolah sudah percaya diri akan memenangi pada pemilu nanti, entah mengapa kondisi ekonomi tiba-tiba mencuat, kemudian gerakan saporadis di dunia maya, twitter menggema luas. Sungguh ini di luar dugaan.

Pertanyaan besar adalah, apakah sosok Jokowi adalah sosok perubahan untuk negara ini?, pun jika bukan sosok yang diharapkan mengapa masih ada mereka yang mencibir ketus?.

Untuk memulai merunut menjawab pertanyaan dasar itu semua, harus kita sadari bahwa politik adalah rekayasa. Rekayasa untuk menang, itulah singkatnya. Siapa pun sah-sah saja berpolitik. Hanya bagi mereka yang mau kekuasaan lah, maka mereka berpolitik. Politik juga mencerminkan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang. Sejarah membuat kita sadar bagaimana memilah mana pemimpin yang sesuai dengan hasanah budaya, ataukah justru menjadi racun hingga anak cucu.

Ada beberapa jenis kepemimpinan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa pemimpin dunia. Namun, tulisan ini tidak akan membahas secara rinci bagaimana jenis-jenis kepemimpinan itu. Jauh dari itu, tulisan ini akan mencoba me-analogikan gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia secara umum, sesuai geografis dan psikografi. Maaf, jika akan sedikit subyektif karena penulis berusaha untuk tidak menggunakan teori siapa pun, akan tetapi hanya dengan pengamatan subyektif semata.

Indonesia adalah negara yang akhirnya mencetuskan diri sebagai negara berdaulat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lima butir Pancasila itu sendiri secara tersirat adalah paduan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Mudah mencerna maksud keberagaman yang tertuang pada Pancasila adalah, memadukan kepentingan bersama tanpa melihat Suku, Warna Kulit, dan Agama. Dilihat dari komponennya, jelas ini adalah itikad baik dari para pelopor/perumus untuk membuat satu masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Namun, percaya atau tidak ternyata Pancasila tidak bisa dijadikan pakem pemersatu bangsa saat ini. Pancasila adalah hasil buah politik, ya benar. Itulah yang terlihat. Sebagai alat pemersatu di mana semua ingin merdeka dan membutuhkan wadah kemerdekaan, maka dibuatlah Pancasila sebagai tawaran kepada multietnis masyarakat ketika itu. Mungkin, pilihan saat itu adalah, “Dari pada dijajah Belanda, lebih baik kita bersatu”.

Padahal, faktanya apakah sebuah ideologi dapat melebur menjadi satu kesatuan, jika itu memungkinkan dapat melebur, jawabannya adalah hari ini. Hari ini mungkin kita dapat melakukan metode pengukuran berapa persen Pancasila dapat menyatukan masyarakat Indonesia?, Bayangkan apabila penelitian itu dapat dilakukan secara terukur, sudah pasti kesadaran berpolitik di Indonesia akan meningkat. Tidak akan ada golongan putih pada pemilihan umum. Setiap orang akan berlomba menjadi orang yang terbaik. Orang yang terus semangat menjadikan diri sebagai orang yang bermanfaat.

Masyarakat Indonesia itu terdiri dari dua golongan pada dasarnya. Pertama, golongan perkotaan. Kedua adalah golongan pedesaan. Kedua golongan itu, seakan bagaikan bumi dan langit. Pun, ketika kita mau perhatikan tentu kita akan menyetujui kondisi itu menggambarkan kondisi langit dan bumi. Hubungan vertikal yang akhirnya menghasilkan jurang kemiskinan yang teramat dalam.

Adapun untuk golongan perkotaan masyarakat Indonesia memiliki kondisi yang lebih menyukai kepada hal-hal yang instan. (Itu sebabnya mengapa mie instan lebih digandrungi oleh siapa pun). Selain rasanya enak, mudah didapat, dan cepat dibuat itu membuat kita lupa bahwa dampak makanan itu dapat merusak tubuh manusia. Gambaran lain dapat kita perhatikan, dari banyaknya rumah makan cepat saji di sudut-sudut jalan, bahkan antusiasme warga untuk makan di rumah makan cepat saji lebih tinggi dibanding harus memasak sendiri.

Seolah dunia bergerak cepat tanpa menghiraukan konsekuensi. Jika tidak cepat, maka siap-siap lah untuk tergerus oleh zaman. Kehidupan konsumtif lebih dominan di wilayah perkotaan. Tingkat konsumtif yang tinggi juga disebabkan oleh tingginya terpaan media yang berdampak pada sisi psikologis seseorang. Sehingga mudah terpengaruh. Segala jenis media tersedia tanpa jeda. Baik itu elektronik, cetak, konvensional, dan online ada di kota.

Sedangkan, untuk jenis golongan kedua yakni golongan masyarakat pedesaan lebih menyukai kepada proses dan cita rasa kebersamaan yang biasa diturunkan dari leluhur. Adat istiadat dan kebiasaan lah yang mereka pegang. Ini dikarenakan, karena media sangat terbatas pada daerah pedesaan, sehingga kekuatan oral/komunikasi antar personal lebih diutamakan. Mungkin sebagian orang menilai bahwa masyarakat yang tinggal di desa lebih ketinggalan zaman, karena berjalan lamban (red-kuno).

Homogensi di pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Dinamika kultur dari luar wilayah tidak begitu berpengaruh. Kebiasaan leluhur lebih mayoritas. Sedangkan di perkotaan, lebih heterogen. Jumlah tiap individu tidak dapat dipastikan berapa, karena banyak atau sedikitnya jumlah tidak disesuaikan dengan nasib, tetapi ditentukan dengan kepentingan. Sehingga siapa pun bisa berubah status kelompok.

Jokowi dan Indonesia

Melihat fenomena sederhana itu, ada yang menarik jika kita mencoba membaca kepemimpinan Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Jokowi dikenal oleh masyarakat luas, hanya karena terpaan media. Harus diakui, dewi fortuna media kini berpihak padanya, mulai dari mobil Esemka, Solo kota terbaik, dan pemimpin yang benar-benar merakyat. Ia hanya Walikota saja, media sudah heboh dengan membuat penggelembungan citra jokowi.

Pengemasan epik yang disuguhkan oleh media ternyata mempengaruhi masyarakat sehingga ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengusung tema, muda dan berani ala ‘kotak-kotak’ bersama Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berhasil menduduki sebagai Jakarta baru. Pendekatan yang dilakukan melalui cara-cara segar seakan mereka sangat mengetahui karakteristik masyarakat perkotaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

Namun, apa yang terjadi, belum tuntas membenahi Jakarta, Jokowi sudah berani menyebut dirinya sebagai orang yang layak menjadi Presdien RI. Masih ingat betul, ketika Jokowi dan Ahok mengolok-olok Gubernur terdahulu, Fauzi Bowo yang tidak becus membenahi Jakarta. Tapi nyatanya, mereka pun belum dikatakan berhasil jua. Apa yang sudah dibenahi Jokowi untuk Jakarta?. Perapihan pasar-pasar tradisional?, masuk gorong-gorong jalan?, membentak-bentak PNS?, atau apa?. Jika itu yang sudah dijadikan prestasi Jokowi, mungkin Soekarno dan Moh. Hatta akan sedih melihat calon presiden yang hanya berani sesumbar di media saja.

Kalau mau menyalahkan sistem kepartaian di Indonesia, tentu itu juga bukan jawaban arif yang harus diyakini. Partai hanyalah media untuk berpolitik. Bertarung dengan platform ideologi sebagai identitas sikap. Sayang sekali, PDIP ternyata tidak mencerminkan sikap partai negarawan yang menjaga komitmennya. Indonesia dinilai sebagai ajang batu loncatan untuk mengisi dahaga kekuasaan. Bukan pengabdian.

JOKOWI itu Politisi

Demi menang, PDIP rela memanfaatkan sesosok Jokowi yang nyaris lugu terlihat dalam politik sebagai pendobrak hati nurani rakyat. Namun sebaliknya, ia ternyata sangai lihai dalam berpolitik. Jika ia tidak lihai berpolitik ia tidak seharusnya menerima titah sang ketua yang nyata-nyatanya sudah membohongi suara rakyat yang memilihnya.Ternyata kini Jokwoi menerima titah dengan sangat ikhlas. Dan sudah sepantasnya, kita sebagai masyarakat berani menyikapi atas kebohongan publik seperti ini. Apa yang harus dibanggakan dari seseorang yang hanya bisa sesumbar di media tanpa kata maaf terucap.

Menjadi politisi memang tidak salah. Itu adalah pilihan. Tetapi bukankah menjadi politisi yang arif dan bijak menjunjung tinggi nilai baik lebih diharapkan oleh masyarakat yang benar-benar menaruh harapan?.

Perubahan di Indonesia memang diciptakan untuk benar-benar dinamis. Alih-alih demokrasi yang katanya bisa menyuarakan aspirasi, ternyata hanya kebodohan yang menjelma racun. Harapan itu, kini sirna dengan muculnya Jokowi yang ingin menjadi Presiden. Jika ada yang berdalih, bahwa dengan adanya Jokowi menjadi Presiden akan ada perubahan yang signifikan. Maaf sekali, jawaban itu hanya pepesan kosong. Karena, pemerintahan ini tidak berpusat. Dan perlu adanya dukungan dari segala pihak baik itu legislatif, militer, akademisi, hingga pada pemangku adat sekalipun.

Seharusnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat perkotaan yang mudah tersulut dengan terpaan media. Tidak harus Jokowi, mungkin nanti akan ada sosok-sosok lain yang serupa. Karena, memilih itu bukan dilihat dari citra yang terlukiskan secara satu arah saja. Memilih dalam pemilu jelas, harus dilihat bagaimana ideologinya. Karena ideologi adalah pijakan sikap. Ketika ideologi hanya sebagai jargon, maka hasilnya tidak akan optimal. Karena, ideologi yang baik adalah bagaimana meakomodir kejujuran hati nurani tanpa ada yang tersakiti sesuai aturan yang manusiawi.

Semoga, kita cerdas memilih.

Adioss