Pemilu 2014 : Penyikapan Terhadap Kepemimpinan Jokowi

Joko Widodo, yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ternyata, lebih memilih menjajaki peruntungan menjadi Presiden RI periode 2014-2019. Sikapnya ini, bertolak belakang dengan janji yang pernah ia sampaikan ketika dilantik, bahwa Ia akan sepenuh hati membenahi Jakarta hingga TUNTAS. Mungkin tidak hanya warga Jakarta yang menyaksikan pernyataan itu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui janji suci sang pemimpin rocker pada Pemilukada 2014 DKI Jakarta.

Setelah pengumuman pengajuan Jokowi sebagai calon Presiden RI oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan timbul beberapa opini beredar baik positif atau bahkan negatif. Selain itu, seolah sudah percaya diri akan memenangi pada pemilu nanti, entah mengapa kondisi ekonomi tiba-tiba mencuat, kemudian gerakan saporadis di dunia maya, twitter menggema luas. Sungguh ini di luar dugaan.

Pertanyaan besar adalah, apakah sosok Jokowi adalah sosok perubahan untuk negara ini?, pun jika bukan sosok yang diharapkan mengapa masih ada mereka yang mencibir ketus?.

Untuk memulai merunut menjawab pertanyaan dasar itu semua, harus kita sadari bahwa politik adalah rekayasa. Rekayasa untuk menang, itulah singkatnya. Siapa pun sah-sah saja berpolitik. Hanya bagi mereka yang mau kekuasaan lah, maka mereka berpolitik. Politik juga mencerminkan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang. Sejarah membuat kita sadar bagaimana memilah mana pemimpin yang sesuai dengan hasanah budaya, ataukah justru menjadi racun hingga anak cucu.

Ada beberapa jenis kepemimpinan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa pemimpin dunia. Namun, tulisan ini tidak akan membahas secara rinci bagaimana jenis-jenis kepemimpinan itu. Jauh dari itu, tulisan ini akan mencoba me-analogikan gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia secara umum, sesuai geografis dan psikografi. Maaf, jika akan sedikit subyektif karena penulis berusaha untuk tidak menggunakan teori siapa pun, akan tetapi hanya dengan pengamatan subyektif semata.

Indonesia adalah negara yang akhirnya mencetuskan diri sebagai negara berdaulat dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Lima butir Pancasila itu sendiri secara tersirat adalah paduan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Mudah mencerna maksud keberagaman yang tertuang pada Pancasila adalah, memadukan kepentingan bersama tanpa melihat Suku, Warna Kulit, dan Agama. Dilihat dari komponennya, jelas ini adalah itikad baik dari para pelopor/perumus untuk membuat satu masyarakat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Namun, percaya atau tidak ternyata Pancasila tidak bisa dijadikan pakem pemersatu bangsa saat ini. Pancasila adalah hasil buah politik, ya benar. Itulah yang terlihat. Sebagai alat pemersatu di mana semua ingin merdeka dan membutuhkan wadah kemerdekaan, maka dibuatlah Pancasila sebagai tawaran kepada multietnis masyarakat ketika itu. Mungkin, pilihan saat itu adalah, “Dari pada dijajah Belanda, lebih baik kita bersatu”.

Padahal, faktanya apakah sebuah ideologi dapat melebur menjadi satu kesatuan, jika itu memungkinkan dapat melebur, jawabannya adalah hari ini. Hari ini mungkin kita dapat melakukan metode pengukuran berapa persen Pancasila dapat menyatukan masyarakat Indonesia?, Bayangkan apabila penelitian itu dapat dilakukan secara terukur, sudah pasti kesadaran berpolitik di Indonesia akan meningkat. Tidak akan ada golongan putih pada pemilihan umum. Setiap orang akan berlomba menjadi orang yang terbaik. Orang yang terus semangat menjadikan diri sebagai orang yang bermanfaat.

Masyarakat Indonesia itu terdiri dari dua golongan pada dasarnya. Pertama, golongan perkotaan. Kedua adalah golongan pedesaan. Kedua golongan itu, seakan bagaikan bumi dan langit. Pun, ketika kita mau perhatikan tentu kita akan menyetujui kondisi itu menggambarkan kondisi langit dan bumi. Hubungan vertikal yang akhirnya menghasilkan jurang kemiskinan yang teramat dalam.

Adapun untuk golongan perkotaan masyarakat Indonesia memiliki kondisi yang lebih menyukai kepada hal-hal yang instan. (Itu sebabnya mengapa mie instan lebih digandrungi oleh siapa pun). Selain rasanya enak, mudah didapat, dan cepat dibuat itu membuat kita lupa bahwa dampak makanan itu dapat merusak tubuh manusia. Gambaran lain dapat kita perhatikan, dari banyaknya rumah makan cepat saji di sudut-sudut jalan, bahkan antusiasme warga untuk makan di rumah makan cepat saji lebih tinggi dibanding harus memasak sendiri.

Seolah dunia bergerak cepat tanpa menghiraukan konsekuensi. Jika tidak cepat, maka siap-siap lah untuk tergerus oleh zaman. Kehidupan konsumtif lebih dominan di wilayah perkotaan. Tingkat konsumtif yang tinggi juga disebabkan oleh tingginya terpaan media yang berdampak pada sisi psikologis seseorang. Sehingga mudah terpengaruh. Segala jenis media tersedia tanpa jeda. Baik itu elektronik, cetak, konvensional, dan online ada di kota.

Sedangkan, untuk jenis golongan kedua yakni golongan masyarakat pedesaan lebih menyukai kepada proses dan cita rasa kebersamaan yang biasa diturunkan dari leluhur. Adat istiadat dan kebiasaan lah yang mereka pegang. Ini dikarenakan, karena media sangat terbatas pada daerah pedesaan, sehingga kekuatan oral/komunikasi antar personal lebih diutamakan. Mungkin sebagian orang menilai bahwa masyarakat yang tinggal di desa lebih ketinggalan zaman, karena berjalan lamban (red-kuno).

Homogensi di pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Dinamika kultur dari luar wilayah tidak begitu berpengaruh. Kebiasaan leluhur lebih mayoritas. Sedangkan di perkotaan, lebih heterogen. Jumlah tiap individu tidak dapat dipastikan berapa, karena banyak atau sedikitnya jumlah tidak disesuaikan dengan nasib, tetapi ditentukan dengan kepentingan. Sehingga siapa pun bisa berubah status kelompok.

Jokowi dan Indonesia

Melihat fenomena sederhana itu, ada yang menarik jika kita mencoba membaca kepemimpinan Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Jokowi dikenal oleh masyarakat luas, hanya karena terpaan media. Harus diakui, dewi fortuna media kini berpihak padanya, mulai dari mobil Esemka, Solo kota terbaik, dan pemimpin yang benar-benar merakyat. Ia hanya Walikota saja, media sudah heboh dengan membuat penggelembungan citra jokowi.

Pengemasan epik yang disuguhkan oleh media ternyata mempengaruhi masyarakat sehingga ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mengusung tema, muda dan berani ala ‘kotak-kotak’ bersama Basuki Tjahya Purnama (Ahok) berhasil menduduki sebagai Jakarta baru. Pendekatan yang dilakukan melalui cara-cara segar seakan mereka sangat mengetahui karakteristik masyarakat perkotaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

Namun, apa yang terjadi, belum tuntas membenahi Jakarta, Jokowi sudah berani menyebut dirinya sebagai orang yang layak menjadi Presdien RI. Masih ingat betul, ketika Jokowi dan Ahok mengolok-olok Gubernur terdahulu, Fauzi Bowo yang tidak becus membenahi Jakarta. Tapi nyatanya, mereka pun belum dikatakan berhasil jua. Apa yang sudah dibenahi Jokowi untuk Jakarta?. Perapihan pasar-pasar tradisional?, masuk gorong-gorong jalan?, membentak-bentak PNS?, atau apa?. Jika itu yang sudah dijadikan prestasi Jokowi, mungkin Soekarno dan Moh. Hatta akan sedih melihat calon presiden yang hanya berani sesumbar di media saja.

Kalau mau menyalahkan sistem kepartaian di Indonesia, tentu itu juga bukan jawaban arif yang harus diyakini. Partai hanyalah media untuk berpolitik. Bertarung dengan platform ideologi sebagai identitas sikap. Sayang sekali, PDIP ternyata tidak mencerminkan sikap partai negarawan yang menjaga komitmennya. Indonesia dinilai sebagai ajang batu loncatan untuk mengisi dahaga kekuasaan. Bukan pengabdian.

JOKOWI itu Politisi

Demi menang, PDIP rela memanfaatkan sesosok Jokowi yang nyaris lugu terlihat dalam politik sebagai pendobrak hati nurani rakyat. Namun sebaliknya, ia ternyata sangai lihai dalam berpolitik. Jika ia tidak lihai berpolitik ia tidak seharusnya menerima titah sang ketua yang nyata-nyatanya sudah membohongi suara rakyat yang memilihnya.Ternyata kini Jokwoi menerima titah dengan sangat ikhlas. Dan sudah sepantasnya, kita sebagai masyarakat berani menyikapi atas kebohongan publik seperti ini. Apa yang harus dibanggakan dari seseorang yang hanya bisa sesumbar di media tanpa kata maaf terucap.

Menjadi politisi memang tidak salah. Itu adalah pilihan. Tetapi bukankah menjadi politisi yang arif dan bijak menjunjung tinggi nilai baik lebih diharapkan oleh masyarakat yang benar-benar menaruh harapan?.

Perubahan di Indonesia memang diciptakan untuk benar-benar dinamis. Alih-alih demokrasi yang katanya bisa menyuarakan aspirasi, ternyata hanya kebodohan yang menjelma racun. Harapan itu, kini sirna dengan muculnya Jokowi yang ingin menjadi Presiden. Jika ada yang berdalih, bahwa dengan adanya Jokowi menjadi Presiden akan ada perubahan yang signifikan. Maaf sekali, jawaban itu hanya pepesan kosong. Karena, pemerintahan ini tidak berpusat. Dan perlu adanya dukungan dari segala pihak baik itu legislatif, militer, akademisi, hingga pada pemangku adat sekalipun.

Seharusnya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat perkotaan yang mudah tersulut dengan terpaan media. Tidak harus Jokowi, mungkin nanti akan ada sosok-sosok lain yang serupa. Karena, memilih itu bukan dilihat dari citra yang terlukiskan secara satu arah saja. Memilih dalam pemilu jelas, harus dilihat bagaimana ideologinya. Karena ideologi adalah pijakan sikap. Ketika ideologi hanya sebagai jargon, maka hasilnya tidak akan optimal. Karena, ideologi yang baik adalah bagaimana meakomodir kejujuran hati nurani tanpa ada yang tersakiti sesuai aturan yang manusiawi.

Semoga, kita cerdas memilih.

Adioss

 

 

Iklan